Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly/Net
Sejumlah kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju di masa pandemi Covid-19 tidak cukup memuaskan di mata masyarakat. Hal ini terekam dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) bertema "Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024"
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah memaparkan, dari 1.200 responden yang mengikuti surveinya mayoritas menilai kinerja Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, tidak baik.
"Menkumham Yasonna Laoly paling tidak memuaskan publik, ada 39,0 persen," ujar Dedi saat memaparkan hasil surveinya dalam diskusi daring Polemik Trijaya FM, Sabtu (14/8).
Sementara itu, IPO juga memotret tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program kerja kementerian yang dianggap baik selama pandemi Covid-19.
Dari 1.200 responden, ada sebanyak 76,1 persen menyatakan kinerja Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, paling baik dibanding menteri yang lain.
"Kemensos 76,1 persen, Kementerian Kesehatan 61,7 persen, Kementerian BUMN 55 persen, dan Kementerian Dalam Negeri 51,3 persen," kata Dedi Kurnia.
Selanjutnya, ada Kementerian Keuangan yang mendapat kepuasan dari 42,7 persen responden, Kemenko Perekonomian 36,8 persen, Kementerian PUPR 33,4 persen, serta Kemenko Maritim dan Investasi 30,8 persen.
Sedangkan tingkat kinerja paling buruk diisi oleh Kementerian PPPA sebesar 0,1 persen, Kementerian Komunikasi dan Informatika 0,1 persen, Kementerian Sekretariat Negara 0,1 persen, Kementerian ESDM 0,1 persen, Kementerian Koperasi dan UKM 0,3 persen, Kementerian PAN-RB 0,3 persen, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan 0,4 persen.
Survei IPO ini digelar sejak 2-10 Agustus 2021 dan menggunakan metode
multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat dengan 1200 responden yang tersebar proporsional secara nasional.
Survei ini memiliki pengukuran kesalahan
(sampling error) 2,50 persen, dengan tingkat akurasi data 97 persen.
