Berita

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah (kanan) dalam diskusi daring Polemik Trijaya FM, Sabtu, 14 Agustus/Repro

Politik

Survei IPO: Mayoritas Publik Mau Divaksinasi Covid-19, tapi Banyak Juga yang Yakin Ada Dugaan Korupsi

SABTU, 14 AGUSTUS 2021 | 13:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Potret kepuasan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19 yang digulirkan pemerintah berhasil dirangkum dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO).

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menerangkan, survei yang dilakukannya pada awal Agustus mengangkat tema "Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024".

Dari survei tersebut ditemukan tingkat keyakinan masyarakat terhadap program vaksinasi nasional cukup tinggi, yaitu sampai menyentuh angka 75 persen.


"Responden memiliki keyakinan jika program vaksinasi dianggap tepat dan baik. Dengan asumsi itu, responden bersedia untuk mendapatkan vaksin," ujar Dedi saat memaparkan hasil surveinya dalam diskusi daring Polemik Trijaya FM, Sabtu (14/8).

Dedi mengurai sejumlah indikator yang membuat tingkat keyakinan mayarakat tinggi terhadap program vaksinasi. Antara lain, karena pemberitaan media yang diketahui 41 persen responden, himbauan pemerintah 45 persen,dan mengikuti tokoh agama 24 persen.

Meski begitu, Dedi menyatakan bahwa keyakinan publik soal program vaksinasi rawan di korupsi juga cukup tinggi. Setidaknya, tercatat tabulasi 53 persen responden menilai program vaksinasi tidak terbebas dari dugaan korupsi, dan hanya 21 persen yang menyatakan bebas dari dugaan korupsi.

"Soal keyakinan program vaksin bebas korupsi, sebagian besar responden tidak yakin," pungkasnya.

Survei IPO ini digelar sejak 2-10 Agustus 2021 dan menggunakan metode multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sample bertingkat dengan 1200 responden yang tersebar proporsional secara nasional.

Survei ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2,50 persen, dengan tingkat akurasi data 97 persen.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya