Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi baru kepada dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Kuba dan satu unit militer atas tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa bulan lalu.
Mereka yang terkena sanksi itu adalah Romarico Vidal Sotomayor Garcia dan Pedro Orlando Martinez Fernandez, serta pasukan Tropas de Prevencion (TDP) dari Kementerian Angkatan Bersenjata Revolusioner Kuba.
Andrea Gacki, direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, mengatakan, tindakan itu ditempuh secara bertanggungjawab untuk menekan pemerintah Kuba agar menghormati hak asasi manusia.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan tentara TDP telah dikerahkan dan dilaporkan menyerang serta memukuli pengunjuk rasa, sambil melakukan penangkapan dengan kekerasan.
"Kami akan terus mengambil tindakan untuk mempromosikan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Kuba," ujarnya.
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menyatakan menolak sanksi tersebut.
"Tindakan oportunistik AS terhadap pejabat Kementerian Dalam Negeri Kuba dan Pasukan Pencegahan Angkatan Bersenjata. Tindakan tersebut mencerminkan standar ganda pemerintah yang digunakan untuk manipulasi dan kebohongan untuk mempertahankan blokade terhadap #Kuba," katanya, katanya di Twitter.
Pada Juli, Amerika Serikat juga telah menjatuhkan sanksi pada kepolisian Kuba dan dua pemimpinnya.
Protes meletus di tengah krisis ekonomi terburuk Kuba juga akibat rekor lonjakan infeksi virus corona. Ribuan orang turun ke jalan, marah karena kekurangan bahan pokok, pembatasan kebebasan sipil, dan penanganan pandemi oleh pihak berwenang.
Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyalahkan kerusuhan di Amerika Serikat, yang dalam beberapa tahun terakhir telah memperketat embargo perdagangannya yang telah berlangsung puluhan tahun di pulau itu. Dia mengatakan banyak pengunjuk rasa tulus tetapi dimanipulasi oleh kampanye media sosial yang diatur AS.
Departemen Keuangan AS sebelumnya juga telah mengumumkan sanksi terhadap menteri pertahanan Kuba dan unit pasukan khusus kementerian dalam negeri atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan keras untuk menangani protes, di mana ratusan aktivis ditahan.
