Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH SEMMI)/Ist
Kritikan penanganan Covid-19 yang disampaikan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kepada Kementerian Kesehatan dianggap hanya akan membuat gaduh di tengah pandemi.
Dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Ketua PB IDI, Slamet Budiarto menyebut ada empat kegagalan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam penanganan Covid-19.
Mulai dari realisasi vaksinasi; kasus kematian yang terus meningkat; ketidakmampuan dalam menyediakan obat, oksigen, fasilitas kesehatan, dan SDM; serta tidak adanya kemampuan dan pemahaman kesehatan oleh Budi Gunadi.
"Empat alasan yang disampaikan oleh Wakil Ketua IDI ini tidak relevan dengan data dan fakta yang ada. Bahkan dia menyampaikan data yang salah, ini kesalahan fatal," tegas Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH SEMMI), Gurun dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/8).
Ia mengklaim, data yang disampaikan IDI keliru, di antaranya soal cakupan vaksinasi yang disebut baru menyentuh 24.888.506 dari target 208.265.720 orang. LBH SEMMI. Seharusnya IDI merujuk pada data resmi Kemenkes.
Data dari situs vaksin.kemenkes.go.id per 12 Agustus 2021, jumlah vaksinasi sudah hampir mencapai 78,6 juta dosis dengan perincian vaksinasi tahap 1 sebantak 52.477.210 dosis dan vaksin tahap 2 sebanyak 26.034.881 dosis.
Pun demikian soal kasus kematian, hingga kritikan soal pemahaman dan kemampuan Budi Gunadi di bidang kesehatan.
"Alasan-alasan yang menyerang Menkes sangat subjektif sekali," kritiknya.
Ia pun curiga, ada agenda lain di balik kritikan yang ditargetkan kepada Menteri Kesehatan. Sebab di awal penunjukan, tidak ada protes maupun keberatan dari IDI atas pengangkatan Budi Gunadi sebagai Menkes oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
"Ada apa sebenarnya? Seperti ada
hidden agenda. Bisa jadi sebenarnya ini ketidakpuasan berlatar politik. Sudahlah, setop! Sekarang saatnya kita hentikan saling kritik di saat pandemi ini belum selesai," tegasnya.
Baginya, apa yang disampaikan IDI hanya akan membuat suasana semakin gaduh di tengah upaya pemerintah menyelesaikan pandemi Covid-19.
“Ini hanya membuat gaduh dan meresahkan publik. Karena itu kami mempertimbangkan melapor ke Ditsiber Bareskrim Mabes Polri," tandasnya.
