TPU Bambu WUlung, Bambu Apus, Jakarta Timur/RMOLJakarta
Pendataan kasus Covid-19 yang belakangan ditemukan belum baik oleh koalisi masyarakat ikut dikomentari Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono.
Dalam akun Twitternya, Pandu memposting sebuah gambar dan juga kicauan yang menyinggung soal pendataan Covid-19 yang dikerjakan Kementerian Kesehatan.
Dalam gambar mural yang dia posting seolah menyinggung terkait masalah pendataan yang kini tengah terjadi. Karena di dalamnya terdapat kata-kata yang tertulis "data pandemi amburadul. Terlambat, dirapel, tidak lengkap, tak dilaporkan".
Namun bersamaan dengan postingan gambarnya itu, Pandu menuliskan permintaannya kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan jajarannya untuk bisa menyelesaikan masalah pendataan Covid-19.
"Perlu perbaikan radikal sistem data pandemi,
New All Records, semua data yang dikumpulkan oleh Kemenkes RI," kicau Pandu pada Kamis (12/8).
Selain itu, Pandu juga meminta Budi untuk membuat sistem pendataan Covid-19 terbuka untuk publik, sehingga bisa diakses dan bisa diberikan masukan ketika ada kesalahan.
"Serta melakukan analisis agar penanganan pandemi dan kesehatan publik yang lebih baik," demikian Pandu menutup.
Dalam beberapa hari ini publik ramai mengkritik perihal rencana pemerintah yang ingin menghapus indikator kematian Covid-19 sebagai basis penilaian suatu wilayah yang terdampak Covid-19.
Keputusan pemerintah terkait hal tersebut disampaikan Koordinator PPKM wilayah Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam jumpa pers virtual Senin malam (9/8).
Luhut menyebutkan, alasan pemerintah menghapus indikator kematian Covid-19 dalam menetapkan kebijakan penanganan pandemi adalah karena ditemukan adanya input data yang bermasalah di daerah, sehingga ada data kematian yang terakumulasi selama beberapa minggu ke belakang.
Namun alasan Luhut tersebut dianulir LaporCovid-19 karena tidak sama dengan temuannya di lapangan. Di mana, letak permasalahan sebenarnya ada di akurasi pendataan yang dilakukan pemerintah pusat, sehingga terjadi gap dengan data yang dilaporkan daerah.
Data dari 510 pemerintah kabupaten/kota yang dikumpulkan tim LaporCovid-19 menunjukkan, hingga 7 Agustus 2021, terdapat 124.790 warga yang meninggal dengan status positif Covid-19.
Sementara itu, jumlah kematian positif Covid-19 yang dipublikasikan pemerintah pusat pada waktu yang sama sebanyak 105.598 orang.
"Artinya, antara data pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat, terdapat selisih 19.192 kematian," ujar Analis Data Koalisi Warga untuk LaporCovid-19, Said Fariz Hibban dalam keterangan tertulis yang diposting melalui laman
LaporCovid19.org, Rabu (11/8).
