Berita

Mayoritas warga Inggris yang menekan pemerintah serta komunitas internasional agar mengambil tindakan lebih terhadap pelanggaran HAM di China/Net

Dunia

Mayoritas Warga Inggris Desak Pemerintah Lawan Pelanggaran HAM di China

KAMIS, 12 AGUSTUS 2021 | 12:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kelompok masyarakat minoritas Uighur di China menjadi sorotan di Inggris. Banyak warga Inggris yang menekan pemerintah serta komunitas internasional agar mengambil tindakan lebih terhadap pelanggaran HAM di negeri tirai bambu.

Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh kelompok kampanye anti-rasisme Hope Not Hate pada bulan Juli lalu menemukan bahwa mayoritas warga Inggris, yakni 77 persen dari 1.500 orang responden, setuju bahwa komunitas internasional harus bertindak lebih atas isu pelanggaran HAM dan genosida yang terjadi di China.

Sementara itu ditemukan juga bahwa di antara pemilih Konservatif, 79 persen mendukung untuk memaksa China untuk mengambil tindakan.

“Publik Inggris tahu apa yang terjadi pada orang-orang Uighur di Xinjiang dan mereka marah," kata kepala eksekutif Hope Not Hate, Nick Lowles.

“Mereka ingin Pemerintah Inggris mengambil sikap, dan mereka siap untuk mengambil tindakan sendiri, dengan mengubah kebiasaan belanja mereka jika perusahaan diketahui terlibat (dengan pelanggaran HAM di China)," jelasnya, seperti dimuat media Inggris, iNews awal pekan ini.

Masih merujuk pada jajak pendapat yang sama, lebih dari setengah dari mereka yang disurvei, yakni 55 persen, juga menginginkan Komite Olimpiade Inggris untuk mendukung atlet mana pun yang memprotes pelanggaran terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur di Olimpiade musim dingin Beijing.

“Saat Olimpiade Tokyo berakhir, perhatian akan beralih ke Beijing, dan pesannya jelas, jika atlet Tim GB (nama merek yang digunakan sejak 1999 oleh Asosiasi Olimpiade Inggris untuk tim Olimpiade Inggris mereka) memprotes genosida orang Uighur di Olimpiade Musim Dingin, Komite Olimpiade Inggris harus mendukung mereka," jelasnya.

“Ada genosida, yang terjadi saat ini, di China. Agar 'tidak pernah lagi' berarti sesuatu, kita perlu mengambil sikap sebagai sebuah negara, dan melakukannya sekarang juga," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah Inggris telah memimpin upaya internasional di PBB untuk meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri.

“Pemerintah Inggris telah memimpin upaya internasional untuk meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran hak asasi manusianya di Xinjiang di PBB," begitu bunyi keterangan yang dirilis oleh Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Asing pekan ini.

“Kami juga telah memberlakukan sanksi termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan pada pejabat senior pemerintah China, dan mengumumkan langkah-langkah untuk membantu memastikan tidak ada organisasi Inggris yang terlibat dalam pelanggaran ini melalui rantai pasokan mereka," sambung pernyataan yang sama.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Eko Darmanto Bakal Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU Rp37,7 M

Senin, 06 Mei 2024 | 16:06

Fahri Hamzah: Akademisi Mau Terjun Politik Harus Ganti Baju Dulu

Senin, 06 Mei 2024 | 15:56

Pileg di Intan Jaya Molor Karena Ulah OPM

Senin, 06 Mei 2024 | 15:56

Gaduh Investasi Bodong, Pengamat: Jangan Cuma Nasabah, Bank Juga Perlu Perlindungan

Senin, 06 Mei 2024 | 15:46

Tertinggi dalam Lima Tahun, Ekonomi RI di Kuartal I 2024 Tumbuh 5,11 Persen

Senin, 06 Mei 2024 | 15:46

Parnas Tak Punya Keberanian Usung Kader Internal jadi Cagub/Cawagub Aceh

Senin, 06 Mei 2024 | 15:45

PDIP Buka Pendaftaran Cagub-Cawagub Jakarta 8 Mei 2024

Senin, 06 Mei 2024 | 15:35

Dirut Pertamina: Kita Harus Gerak Bersama

Senin, 06 Mei 2024 | 15:35

Banyak Pelanggan Masih Pakai Ponsel Jadul, Telstra Tunda Penutupan Jaringan 3G di Australia

Senin, 06 Mei 2024 | 15:31

Maju sebagai Cagub Jateng, Sudaryono Dapat Perintah Khusus Prabowo

Senin, 06 Mei 2024 | 15:24

Selengkapnya