Berita

Mayoritas warga Inggris yang menekan pemerintah serta komunitas internasional agar mengambil tindakan lebih terhadap pelanggaran HAM di China/Net

Dunia

Mayoritas Warga Inggris Desak Pemerintah Lawan Pelanggaran HAM di China

KAMIS, 12 AGUSTUS 2021 | 12:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kelompok masyarakat minoritas Uighur di China menjadi sorotan di Inggris. Banyak warga Inggris yang menekan pemerintah serta komunitas internasional agar mengambil tindakan lebih terhadap pelanggaran HAM di negeri tirai bambu.

Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh kelompok kampanye anti-rasisme Hope Not Hate pada bulan Juli lalu menemukan bahwa mayoritas warga Inggris, yakni 77 persen dari 1.500 orang responden, setuju bahwa komunitas internasional harus bertindak lebih atas isu pelanggaran HAM dan genosida yang terjadi di China.

Sementara itu ditemukan juga bahwa di antara pemilih Konservatif, 79 persen mendukung untuk memaksa China untuk mengambil tindakan.


“Publik Inggris tahu apa yang terjadi pada orang-orang Uighur di Xinjiang dan mereka marah," kata kepala eksekutif Hope Not Hate, Nick Lowles.

“Mereka ingin Pemerintah Inggris mengambil sikap, dan mereka siap untuk mengambil tindakan sendiri, dengan mengubah kebiasaan belanja mereka jika perusahaan diketahui terlibat (dengan pelanggaran HAM di China)," jelasnya, seperti dimuat media Inggris, iNews awal pekan ini.

Masih merujuk pada jajak pendapat yang sama, lebih dari setengah dari mereka yang disurvei, yakni 55 persen, juga menginginkan Komite Olimpiade Inggris untuk mendukung atlet mana pun yang memprotes pelanggaran terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur di Olimpiade musim dingin Beijing.

“Saat Olimpiade Tokyo berakhir, perhatian akan beralih ke Beijing, dan pesannya jelas, jika atlet Tim GB (nama merek yang digunakan sejak 1999 oleh Asosiasi Olimpiade Inggris untuk tim Olimpiade Inggris mereka) memprotes genosida orang Uighur di Olimpiade Musim Dingin, Komite Olimpiade Inggris harus mendukung mereka," jelasnya.

“Ada genosida, yang terjadi saat ini, di China. Agar 'tidak pernah lagi' berarti sesuatu, kita perlu mengambil sikap sebagai sebuah negara, dan melakukannya sekarang juga," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah Inggris telah memimpin upaya internasional di PBB untuk meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri.

“Pemerintah Inggris telah memimpin upaya internasional untuk meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran hak asasi manusianya di Xinjiang di PBB," begitu bunyi keterangan yang dirilis oleh Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Asing pekan ini.

“Kami juga telah memberlakukan sanksi termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan pada pejabat senior pemerintah China, dan mengumumkan langkah-langkah untuk membantu memastikan tidak ada organisasi Inggris yang terlibat dalam pelanggaran ini melalui rantai pasokan mereka," sambung pernyataan yang sama.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya