Berita

Mayoritas warga Inggris yang menekan pemerintah serta komunitas internasional agar mengambil tindakan lebih terhadap pelanggaran HAM di China/Net

Dunia

Mayoritas Warga Inggris Desak Pemerintah Lawan Pelanggaran HAM di China

KAMIS, 12 AGUSTUS 2021 | 12:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kelompok masyarakat minoritas Uighur di China menjadi sorotan di Inggris. Banyak warga Inggris yang menekan pemerintah serta komunitas internasional agar mengambil tindakan lebih terhadap pelanggaran HAM di negeri tirai bambu.

Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh kelompok kampanye anti-rasisme Hope Not Hate pada bulan Juli lalu menemukan bahwa mayoritas warga Inggris, yakni 77 persen dari 1.500 orang responden, setuju bahwa komunitas internasional harus bertindak lebih atas isu pelanggaran HAM dan genosida yang terjadi di China.

Sementara itu ditemukan juga bahwa di antara pemilih Konservatif, 79 persen mendukung untuk memaksa China untuk mengambil tindakan.


“Publik Inggris tahu apa yang terjadi pada orang-orang Uighur di Xinjiang dan mereka marah," kata kepala eksekutif Hope Not Hate, Nick Lowles.

“Mereka ingin Pemerintah Inggris mengambil sikap, dan mereka siap untuk mengambil tindakan sendiri, dengan mengubah kebiasaan belanja mereka jika perusahaan diketahui terlibat (dengan pelanggaran HAM di China)," jelasnya, seperti dimuat media Inggris, iNews awal pekan ini.

Masih merujuk pada jajak pendapat yang sama, lebih dari setengah dari mereka yang disurvei, yakni 55 persen, juga menginginkan Komite Olimpiade Inggris untuk mendukung atlet mana pun yang memprotes pelanggaran terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur di Olimpiade musim dingin Beijing.

“Saat Olimpiade Tokyo berakhir, perhatian akan beralih ke Beijing, dan pesannya jelas, jika atlet Tim GB (nama merek yang digunakan sejak 1999 oleh Asosiasi Olimpiade Inggris untuk tim Olimpiade Inggris mereka) memprotes genosida orang Uighur di Olimpiade Musim Dingin, Komite Olimpiade Inggris harus mendukung mereka," jelasnya.

“Ada genosida, yang terjadi saat ini, di China. Agar 'tidak pernah lagi' berarti sesuatu, kita perlu mengambil sikap sebagai sebuah negara, dan melakukannya sekarang juga," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah Inggris telah memimpin upaya internasional di PBB untuk meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri.

“Pemerintah Inggris telah memimpin upaya internasional untuk meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran hak asasi manusianya di Xinjiang di PBB," begitu bunyi keterangan yang dirilis oleh Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Asing pekan ini.

“Kami juga telah memberlakukan sanksi termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan pada pejabat senior pemerintah China, dan mengumumkan langkah-langkah untuk membantu memastikan tidak ada organisasi Inggris yang terlibat dalam pelanggaran ini melalui rantai pasokan mereka," sambung pernyataan yang sama.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya