Berita

Mayoritas warga Inggris yang menekan pemerintah serta komunitas internasional agar mengambil tindakan lebih terhadap pelanggaran HAM di China/Net

Global

Mayoritas Warga Inggris Desak Pemerintah Lawan Pelanggaran HAM di China

KAMIS, 12 AGUSTUS 2021 | 12:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kelompok masyarakat minoritas Uighur di China menjadi sorotan di Inggris. Banyak warga Inggris yang menekan pemerintah serta komunitas internasional agar mengambil tindakan lebih terhadap pelanggaran HAM di negeri tirai bambu.

Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh kelompok kampanye anti-rasisme Hope Not Hate pada bulan Juli lalu menemukan bahwa mayoritas warga Inggris, yakni 77 persen dari 1.500 orang responden, setuju bahwa komunitas internasional harus bertindak lebih atas isu pelanggaran HAM dan genosida yang terjadi di China.

Sementara itu ditemukan juga bahwa di antara pemilih Konservatif, 79 persen mendukung untuk memaksa China untuk mengambil tindakan.


“Publik Inggris tahu apa yang terjadi pada orang-orang Uighur di Xinjiang dan mereka marah," kata kepala eksekutif Hope Not Hate, Nick Lowles.

“Mereka ingin Pemerintah Inggris mengambil sikap, dan mereka siap untuk mengambil tindakan sendiri, dengan mengubah kebiasaan belanja mereka jika perusahaan diketahui terlibat (dengan pelanggaran HAM di China)," jelasnya, seperti dimuat media Inggris, iNews awal pekan ini.

Masih merujuk pada jajak pendapat yang sama, lebih dari setengah dari mereka yang disurvei, yakni 55 persen, juga menginginkan Komite Olimpiade Inggris untuk mendukung atlet mana pun yang memprotes pelanggaran terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur di Olimpiade musim dingin Beijing.

“Saat Olimpiade Tokyo berakhir, perhatian akan beralih ke Beijing, dan pesannya jelas, jika atlet Tim GB (nama merek yang digunakan sejak 1999 oleh Asosiasi Olimpiade Inggris untuk tim Olimpiade Inggris mereka) memprotes genosida orang Uighur di Olimpiade Musim Dingin, Komite Olimpiade Inggris harus mendukung mereka," jelasnya.

“Ada genosida, yang terjadi saat ini, di China. Agar 'tidak pernah lagi' berarti sesuatu, kita perlu mengambil sikap sebagai sebuah negara, dan melakukannya sekarang juga," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah Inggris telah memimpin upaya internasional di PBB untuk meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri.

“Pemerintah Inggris telah memimpin upaya internasional untuk meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran hak asasi manusianya di Xinjiang di PBB," begitu bunyi keterangan yang dirilis oleh Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Asing pekan ini.

“Kami juga telah memberlakukan sanksi termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan pada pejabat senior pemerintah China, dan mengumumkan langkah-langkah untuk membantu memastikan tidak ada organisasi Inggris yang terlibat dalam pelanggaran ini melalui rantai pasokan mereka," sambung pernyataan yang sama.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya