Pemerintah menghilangkan angka kematian dari indikator data penanganan Covid-19. Dalihnya, ada kesalahan input data dalam beberapa pekan terakhir.
Keputusan ini justru akan membuat penanganan pandemi makin suram. Sebab angka kematian adalah satu data penting dalam menakar sejauh mana kebijakan penanganan pandemi Covid-19 berjalan.
"Kalau memakai logika pemerintah salah input data, khawatirnya semua indikator punya peluang dihilangkan. Misalnya angka positive rate, BOR dan angka testing yang menjadi standar WHO. Alasan input data tidak masuk akal karena kebijakan kita di semua lini kerap bermasalah," kata anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati dalam keterangannya, Kamis (12/8).
Mufida mengingatkan, penanganan pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah harus menggandeng semua pihak termasuk menerima masukan dari para ahli guna merumuskan kebijakan.
"Jika data angka kematian dihilangkan, ada bacaan terhadap fakta lapangan yang bisa salah sehingga tidak berjalan peran para ahli dan masyarakat dalam memberikan masukan," ujar Mufida.
Mufida mengutip para ahli yang menyatakan vaksinasi bisa mengurangi risiko kematian akibat terpapar Covid-19. Saat ini cakupan vaksinasi nasional masih sangat rendah. Terlebih angka penularan di luar Jawa Bali cukup tinggi.
Sehingga, kata dia, risiko angka kematian lebih besar akibat tsunami serangan varian delta ini.
"Saat ini angka kematian besar termasuk di dunia, data mau dihilangkan. Nanti jika cakupan vaksinasi juga tinggi dan angka kematian kecil, apa data mau ditampilkan kembali? Ini seperti kebijakan main-main," tandasnya.
