Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof, Suparji Ahmad/Net
Saran dari mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, kepada DPR RI agar menggunakan hak mosi tidak percaya kepada pemerintah dalam kaitannya dengan penanganan Covid-19 ditanggapi sejumlah pihak.
Salah satunya disampaikan Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof, Suparji Ahmad, yang memandang belum perlu adanya mosi tidak percaya dari DPR RI kepada pemerintah.
Sebab menurutnya, pendapat Arief Poyuono yang menyatakan kritik dari fraksi-fraksi di DPR RI tidak efektif dalam mendorong perbaikan penanganan pandemi, sehingga perlu menggunakan hak mosi tidak percaya, dirasa kurang tepat.
Justru, Suparji lebih melihat pada isi dari kritik-kritik yang disampaikan anggota parelemen kepada pemerintah. Di mana menurutnya, belum ada orisinalitas dan otentifikasi yang menjadi representasi suara rakyat di akar rumput dalam hal mengevaluasi kerja penanganan Covid-19 oleh pemerintah.
"Yang diperlukan kritik secara otentik, bukan sekedar aksesoris atau basa basi," ujar Suparji kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/8).
Maka dari itu, Suparji menilai DPR belum perlu menyampaikan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi yang dianggap gagap menghadapi pagebluk virus Corona di Indonesia.
Tapi ia meminta agar kritik terhadap penanganan pandemi Covid-19 terus dilakukan anggota DPR dengan isi pesan yang orisinil dan betul-betul menunjukkan realitas sebenarnya, bukan sekedar
lip service. Tujuannya agar Indonesia segera keluar dari krisis yang ditimbulkan akibat pandemi
"Kebijakan dan pelaksanaan perlu dievaluasi secara kritis dan konstruktif. Sikap mosi tidak percaya bukan solusi untuk mengatasi pandemi Covid-19. Yang diperlukan adalah kritik secara otentik, bukan sekedar aksesoris atau basa basi," tuturnya.
"Melalui kritik tersebut diharapkan segera ada perbaikan kebijakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada," demikian Suparji.
Dalam kurun waktu beberapa pekan ke belakang, sejumlah anggota parlemen melontarkan kritik terhadap penanganan Covid-19 yang dikerjakan pemerintah, baik yang terkait vaksinasi, cakupan
testing dan
tracing, hingga soal ketersediaan obat-obatan, fasilitas dan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Beberapa anggota DPR RI yang menyampaikan kritik berasal dari banyak fraksi, termasuk di antaranya disampaikan kader-kader PDI Perjuangan seperti Puan Maharani, Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu.
