Berita

Presiden Zambia Edgar Lungu/Net

Dunia

Pemilu Zambia 2021, Penentuan Nasib Petahana atas Kinerja Ekonomi Terburuk dalam Beberapa Dekade

RABU, 11 AGUSTUS 2021 | 19:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam hitungan hari, Zambia akan menentukan masa depannya dengan menggelar pemillu pada 12 Agustus mendatang. Rakyat akan dengan memilih seorang presiden, 156 anggota parlemen, dan 117 pemimpin dewan distrik.  

Pemilu 2021 juga menjadi pertaruhan apakah petahana Presiden Edgar Lungu akan terpilih kembali setelah kinerja ekonomi terburuk negara itu dalam beberapa dekade dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang telah menimbulkan kekhawatiran kerusuhan di negara Afrika selatan tersebut.

Lungu akan bersaing dengan rival utamanya Hakainde Hichilema (59) yang mencalonkan diri untuk keenam kalinya dalam pemilihan presiden.


Hichilema telah kalah tipis dari Lungu sebanyak dua kali, pertama dalam pemilihan sela 2015 setelah kematian mantan presiden Michael Sata dan kemudian dalam jajak pendapat umum pada tahun berikutnya.

Lungu mengerahkan tentara menyusul bentrokan antara pendukung saingan menjelang pemilihan presiden dan parlemen, sebuah langkah yang dikecam sebagai taktik untuk mengintimidasi pemilih oposisi.

Para analis mengatakan hasil pemilihan yang diperebutkan dengan ketat akan menentukan nada untuk investasi di negara Afrika selatan yang kaya tembaga, di mana lebih dari setengah dari 17 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan.

Survei menunjukkan kesulitan ekonomi telah mengikis dukungan untuk Lungu, yang dituduh meminjam secara tidak berkelanjutan untuk membiayai proyek infrastruktur yang mencolok, karena biaya hidup melonjak.

Di ibukota Lusaka, manifesto partai Hijau Patriotik Front (PF) yang menaungi Lungu telah mendominasi papan reklame yang berjajar di jalan raya dan jembatan layang yang baru dibangun. Mereka meneriakkan 'prestasi' di bidang konstruksi, pertanian, dan lapangan kerja bagi kaum muda.

Pemilih oposisi, yang warna partainya merah, tidak menonjolkan diri di Lusaka, yang secara tradisional merupakan kubu PF.

Beberapa dari mereka bahkan mengenakan pakaian hijau, warna partai yang berkuasa, untuk menghindari masalah -- yang dikenal sebagai 'taktik semangka'.

"Kami tidak merasa aman...ada begitu banyak intimidasi," kata pendukung UPND William Njombo, seorang pendeta berusia 42 tahun yang menjadi sukarelawan di markas besar partai, seperti dilaporkan Africa News.

Tidak ada kampanye besarbtahun ini, penyebabnya pandemi Covid-19, dan hanya mengijinkan kampanye dari pintu ke pintuu, meskipun para politisi telah berkumpul dengan kedok acara pembagian masker.

Kritikus pemerintah mengatakan pandemi telah digunakan untuk menggagalkan oposisi.

Tim Hichilema mengatakan mereka telah dilarang memasuki beberapa bagian negara itu, termasuk Provinsi Copperbelt pusat yang strategis, pendukung mereka dibubarkan dengan gas air mata.

Ada juga kekhawatiran tentang daftar pemilih yang baru disusun, yang menurut beberapa pengamat condong ke kubu PF, dan undang-undang keamanan siber kontroversial yang dapat digunakan untuk memblokir internet.

"Rezim petahana tidak akan berhenti untuk memanipulasi pemungutan suara," kata juru bicara UPND Anthony Bwalya kepada AFP.

Amnesty International memperingatkan pada bulan Juni bahwa penindasan di bawah Lungu telah mendorong Zambia ke ambang krisis hak asasi manusia.

Mereka mencatat penutupan media independen, pemenjaraan tokoh oposisi dan pembunuhan polisi terhadap setidaknya lima orang sejak 2016.

Hichilema sendiri mengaku telah ditangkap sebanyak 15 kali sejak menukar karir bisnisnya dengan politik.

"Ada kekhawatiran," kata analis politik Zambia O'Brien Ka'bah, yang tidak yakin apakah Lungu akan mengakui kekalahan.

"Militer di jalanan menciptakan dinamika baru," tambahnya.

Kedutaan Besar AS di Lusaka telah mendesak polisi dan militer untuk menerapkan hukum secara adil dan manusiawi dalam pemilihan yang kompetitif.

Sementara kekerasan pra-pemilu tidak jarang terjadi di Zambia, setiap transisi kekuasaan berlangsung damai sejak bekas jajahan Inggris itu mengadopsi demokrasi multi-partai pada tahun 1990.

Lebih dari tujuh juta orang terdaftar untuk memilih antara yang akan dimulai pukul 6:00 pagi hingga 18.00 sore, dengan hasil yang diharapkan pada hari Minggu.

Hasil di Lusaka -- kota berpenduduk lebih dari 3,3 juta jiwa -- dan provinsi Copperbelt tengah akan menjadi kunci untuk menentukan pemenang.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya