Berita

Presiden Zambia Edgar Lungu/Net

Dunia

Pemilu Zambia 2021, Penentuan Nasib Petahana atas Kinerja Ekonomi Terburuk dalam Beberapa Dekade

RABU, 11 AGUSTUS 2021 | 19:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam hitungan hari, Zambia akan menentukan masa depannya dengan menggelar pemillu pada 12 Agustus mendatang. Rakyat akan dengan memilih seorang presiden, 156 anggota parlemen, dan 117 pemimpin dewan distrik.  

Pemilu 2021 juga menjadi pertaruhan apakah petahana Presiden Edgar Lungu akan terpilih kembali setelah kinerja ekonomi terburuk negara itu dalam beberapa dekade dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang telah menimbulkan kekhawatiran kerusuhan di negara Afrika selatan tersebut.

Lungu akan bersaing dengan rival utamanya Hakainde Hichilema (59) yang mencalonkan diri untuk keenam kalinya dalam pemilihan presiden.


Hichilema telah kalah tipis dari Lungu sebanyak dua kali, pertama dalam pemilihan sela 2015 setelah kematian mantan presiden Michael Sata dan kemudian dalam jajak pendapat umum pada tahun berikutnya.

Lungu mengerahkan tentara menyusul bentrokan antara pendukung saingan menjelang pemilihan presiden dan parlemen, sebuah langkah yang dikecam sebagai taktik untuk mengintimidasi pemilih oposisi.

Para analis mengatakan hasil pemilihan yang diperebutkan dengan ketat akan menentukan nada untuk investasi di negara Afrika selatan yang kaya tembaga, di mana lebih dari setengah dari 17 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan.

Survei menunjukkan kesulitan ekonomi telah mengikis dukungan untuk Lungu, yang dituduh meminjam secara tidak berkelanjutan untuk membiayai proyek infrastruktur yang mencolok, karena biaya hidup melonjak.

Di ibukota Lusaka, manifesto partai Hijau Patriotik Front (PF) yang menaungi Lungu telah mendominasi papan reklame yang berjajar di jalan raya dan jembatan layang yang baru dibangun. Mereka meneriakkan 'prestasi' di bidang konstruksi, pertanian, dan lapangan kerja bagi kaum muda.

Pemilih oposisi, yang warna partainya merah, tidak menonjolkan diri di Lusaka, yang secara tradisional merupakan kubu PF.

Beberapa dari mereka bahkan mengenakan pakaian hijau, warna partai yang berkuasa, untuk menghindari masalah -- yang dikenal sebagai 'taktik semangka'.

"Kami tidak merasa aman...ada begitu banyak intimidasi," kata pendukung UPND William Njombo, seorang pendeta berusia 42 tahun yang menjadi sukarelawan di markas besar partai, seperti dilaporkan Africa News.

Tidak ada kampanye besarbtahun ini, penyebabnya pandemi Covid-19, dan hanya mengijinkan kampanye dari pintu ke pintuu, meskipun para politisi telah berkumpul dengan kedok acara pembagian masker.

Kritikus pemerintah mengatakan pandemi telah digunakan untuk menggagalkan oposisi.

Tim Hichilema mengatakan mereka telah dilarang memasuki beberapa bagian negara itu, termasuk Provinsi Copperbelt pusat yang strategis, pendukung mereka dibubarkan dengan gas air mata.

Ada juga kekhawatiran tentang daftar pemilih yang baru disusun, yang menurut beberapa pengamat condong ke kubu PF, dan undang-undang keamanan siber kontroversial yang dapat digunakan untuk memblokir internet.

"Rezim petahana tidak akan berhenti untuk memanipulasi pemungutan suara," kata juru bicara UPND Anthony Bwalya kepada AFP.

Amnesty International memperingatkan pada bulan Juni bahwa penindasan di bawah Lungu telah mendorong Zambia ke ambang krisis hak asasi manusia.

Mereka mencatat penutupan media independen, pemenjaraan tokoh oposisi dan pembunuhan polisi terhadap setidaknya lima orang sejak 2016.

Hichilema sendiri mengaku telah ditangkap sebanyak 15 kali sejak menukar karir bisnisnya dengan politik.

"Ada kekhawatiran," kata analis politik Zambia O'Brien Ka'bah, yang tidak yakin apakah Lungu akan mengakui kekalahan.

"Militer di jalanan menciptakan dinamika baru," tambahnya.

Kedutaan Besar AS di Lusaka telah mendesak polisi dan militer untuk menerapkan hukum secara adil dan manusiawi dalam pemilihan yang kompetitif.

Sementara kekerasan pra-pemilu tidak jarang terjadi di Zambia, setiap transisi kekuasaan berlangsung damai sejak bekas jajahan Inggris itu mengadopsi demokrasi multi-partai pada tahun 1990.

Lebih dari tujuh juta orang terdaftar untuk memilih antara yang akan dimulai pukul 6:00 pagi hingga 18.00 sore, dengan hasil yang diharapkan pada hari Minggu.

Hasil di Lusaka -- kota berpenduduk lebih dari 3,3 juta jiwa -- dan provinsi Copperbelt tengah akan menjadi kunci untuk menentukan pemenang.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya