60 Tahun Setelah Penggunaan Agen Oranye Pada Perang Vietnam, Ribuan Veteran AS Masih Berjuang untuk Pengakuan

Agustus 1961 merupakan bagian dari sejarah pahit nan pilu bagi Vietnam. Pada saat itu, Amerika Serikat memulai program perang herbisida besar-besaran selama Perang Vietnam.

Herbisida adalah senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas gulma pengganggu tanaman utama yang menyebabkan penurunan hasil pertanian.

Pada saat itu, di tengah Perang Vietnam, pasukan Amerika Serikat menjatuhkan sektar 20 juta galon "herbisida pelangi", termasuk "Agen Oranye" ke puluhan ribu kilometer persegi wilayah Vietnam. Agen Oranye sendiri adalah julukan yang diberikan untuk herbisida dan defolian yang digunakan pada saat itu. Penggunaan senyawa-senyawa itu digunakan oeh Amerika Serikat dengan maksud untuk menghancurkan produksi bahan pangan dan pepohonan yang dijadikan sebagai tempat persembunyian musuh.

Operasi itu tidak membantu Washington memenangkan perang, namun menghancurkan jutaan nyawa serta menyisakan luka dalam, bukan hanya di Vietnam tetapi juga di Amerika Serikat itu sendiri.

Mengapa demikian?

Degradasi Agen Oranye melepaskan dioksin yang diduga membahayakan kesehatan kepada mereka yang terpapar, termasuk memicu munculnya berbagai bentuk kanker. Paparan dari Agen Oranye ini bukan hanya dirasakan oleh warga Vietnam yang terdampak pada Perang Vietnam tersebut, tapi juga para tentara Amerika Serikat yang bertugas pada saat itu.

Kini, 60 tahun telah berlalu sejak peristiwa itu terjadi, masih ada sekelompok veteran Amerika Serikat yang pernah ikut ambil bagian dalam Perang Vietnam, yang berjuang mencari pengakuan.

Kepala kelompok advokasi Military Veterans Advocacy Inc, John B. Wells, yang membantu memperjuangkan pengakuan tersebut bagi para veteran, menjelaskan bahwa perjuangan para veteran kini adalah melawan mesin birokrasi besar-besaran yang masih enggan mengakui mereka sebagai korban paparan racun Agen Oranye dalam Perang Vietnam.

“Kami melihat sekitar 110.000 klaim yang diajukan,” kata Wells, mengacu pada jumlah kasus yang melibatkan veteran Amerika Serikat yang mencari manfaat untuk masalah kesehatan terkait dengan paparan racun mereka selama dinas militer.

Namun dia menilai bahwa pihak berwenang Amerika Serikat tampaknya tidak memberikan perhatian lebih pada hal ini. Menurut Wells, selama dua setengah tahun terakhir, Departemen Urusan Veteran hanya memproses sekitar 60 persen dari klaim yang diajukan.

“Mereka perlu meningkatkan sistem pemrosesan manfaat ini hingga abad ke-21,” kata Wells yang merupakan mantan komandan Angkatan Laut Amerika Serikat, yang kemudian menjadi pengacara itu.

Dia menjelaskan, dalam banyak kasus, para veteran sering kali harus pergi ke pengadilan untuk membela hak mereka atas apa yang sebenarnya menjadi kewajiban mereka oleh negara.

Dia menceritakan satu kasus di mana kelompok advokasi yang dia pimpin, Military Veterans Advocacy Inc., memenangkan satu kasus khusus pada tahun 2019. Pada saat itu, seorang veteran Alfred Procopio, yang bertugas di kapal induk USS Intrepid pada tahun 1964-1967, berusaha untuk mengklaim manfaat terkait dengan paparan Agen Oranye yang dia rasakan. Pasalnya, pada Juli 1966, Intrepid dikerahkan ke perairan teritorial Vietnam.

Procopio mencari manfaat untuk menangani masalah diabetes pada tahun 2006 dan kanker prostat pada tahun 2007 yang dia alami. Namun dia ditolak untuk kedua klaimnya itu pada tahun 2009, karena dia dianggap tidak memenuhi preseden yang ditetapkan sebelumnya. Perairan teritorial Vietnam di mana dia bertugas, tidak dianggap sebagai area yang terpapar Agen Oranye.

Wells menjelaskan bahwa masih banyak kasus individu lainnya masih belum terselesaikan, karena Departemen Urusan Veteran (VA) menolak untuk mengakui hak-hak veteran yang bertugas di Vietnam dan terpapar Agen Oranye, dengan alasan berbagai alasan birokrasi.

“Begitu seorang birokrat membuat keputusan, mereka tidak suka membalikkan keputusan ini. Itu adalah salah satu hal besar yang kami perjuangkan juga,” kata Wells, seperti dikabarkan Russia Today.