Berita

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Fraksi PPP Tak Soal Sri Mulyani Ngutang Lagi, Asalkan Sumbernya dari Dalam Negeri

RABU, 11 AGUSTUS 2021 | 13:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana utang baru pemerintah yang nilainya diproyeksi mencapai Rp 515,1 triliun pada semester II tahun ini tak dianggap sebagai satu masalah oleh fraksi PPP di DPR.

Meski berbeda dengan sejumlah politisi dan analisis ekonomi atau politik dalam menanggapi persoalan utang tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PPP, Amir Uskara, melihat rencana yang dipaparkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati itu tidak sepenuhnya salah.

Karena menurutnya, tidak ada salahnya jika pemerintah mencari utang baru di masa pandemi Covid-19 yang membutuhkan pendanaan yang cukup besar.


Selain itu, Amir juga memandang perlu adanya bantalan anggaran untuk bisa menjaga momentum perbaikan ekonomi nasional, yang sudah terlihat dalam pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 yang mencapai 7,07 persen secara tahunan (year on year).

Dari pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 yang cukup besar itu, Amir melihat faktornya disebabkan adanya perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga konsumsi masyarakat yang tertunda serta baru dibelanjakan sebelum PPKM Darurat berlangsung pada awal Juli lalu.

"Pada saat kuartal ke II, ekonomi bisa tumbuh tinggi karena mobilitas sempat meningkat akibat pelonggaran serta adanya momen lebaran," kata Amir dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/8).

Lebih dari itu, legislator PPP ini memprediksi pada semester II nanti Sri Mulyani bakal merealisasi penambahan utang baru. Sebabnya, pemerintah pasti mengetahui situasi ke depan akan jauh berbeda seiring dilaksanakannya PPKM Level 4.

"Situasi ekonomi di semester II pasti berbeda dan lebih menantang dari periode sebelumnya. Mobilitas masyarakat terhambat oleh adanya kenaikan penularan varian delta Covid-19, dan pembatasan sosial yang ketat," ujarnya.

Karena hal tersebut, Amir memberikan catatan kepada Sri Mulyani agar bisa mengelola utang dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan mencari uang yang bersumber dari dalam negeri.

"Catatannya pembiayaan pemerintah dalam bentuk utang sebisa mungkin dicari dari sumber dalam negeri untuk meredam volatilitas kurs rupiah," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, utang baru pada semester II tahun 2021 diproyeksi mencapai Rp 515,1 triliun.

Dia mengklaim proyeksi utang baru tersebut lebih kecil dari jumlah utang dalam UU APBN tahun 2021. Outlook utang sepanjang tahun ini, kata dia, hanya mencapai Rp 958,1 triliun dari semula Rp 1.177,4 triliun.

"Prognosa kita untuk semester II hanya akan mencapai Rp 515,1 triliun. Ini hal yang bagus, berarti kita mengurangi kenaikan utang yang tadinya Rp 1.177 triliun menjadi Rp 958 triliun atau turun 18,6 persen," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (12/7).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya