Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution/Net
Indonesia masuk fase kerumitan secara ekonomi dan geopolitik. Arah penanganan Covid-19 idealnya selain melindungi nyawa rakyat, juga membuka ruang lebih demokratis untuk kesejahteraan.
Begitu tegas Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution dalam kultwitnya yang berjudul “Jokowi dan Sinovacnyaâ€, Rabu (11/8).
“Menggantungkan kehidupan negara secara bilateral dengan China, tentu sangat tidak bijaksana,†tegasnya.
Cara itu justru akan menyudutkan posisi negara pada
decoupling economy (polarisasi) di antara 2 raksasa dunia, yaitu Amerika dan China.
“Bagaimana kapasitas adaptasi Indonesia terhadap kondisi ini? Polarisasi pasca Covid-19 sudah membuat posisi Indonesia terkucil di dunia diplomasi internasional,†ujarnya.
Salah satu contohnya adalah kebijakan dominasi vaksin Sinovac yang justru membuat rakyat jadi kerepotan. Sebab, penerbangan ke Singapura jadi ditolak karena Indonesia menggunakan vaksin tersebut.
Di Thailand, sambung Syahrial, masyarakat bahkan sudah demo besar-besaran menolak Sinovac. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin juga sedang digoyang akibat kebijakan Covid-19 dan untuk berangkat umroh pun pengguna Sinovac ditolak.
Syahrial melihat kapasitas negara begitu lemah. Penyebabnya bisa jadi dua hal, pilihan politik pemerintahan Jokowi atau karena kurang piawainya pemerintah pada diplomasi vaksin.
“Sangat terasa, dominasi China di bidang ekonomi dan kesehatan. Negara kita terjebak pada polarisasi dunia, tapi dalam posisi tidak berdaulat,†tegasnya.
Lebih lanjut, Syahrial juga merasa peran ASEAN juga tidak terasa karena masing-masing negara sibuk mengurus diri masing-masing. Padahal seharusnya, para presiden bisa mengutus orang-orang terbaiknya demi menyelamatkan nyawa rakyat.
“Orang-orang yang mampu berkisah kepada dunia untuk sama-sama mengatasi virus corona ini. Bukan menciptakan polar baru di tangan Pak Luhut,†ujar Syahrial.
Atas alasan itu juga, dia menilai wajar jika kini banyak yang bertanya-tanya tentang siapa panglima perang melawan Covid-19 di tanah air.
Pola komunikasi yang sampai ke telinga rakyat terasa buram. Sebab yang disampaikan presiden dan Menko Luhut dengan yang diterima dan dirasakan rakyat tidak sinkron.
“Ruang demokrasi berpikir pun, kian sempit,†sambungnya.
Sementara mengenai
decoupling economy, belakangan vaksin Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, dan sebagainya mulai berdemokrasi di negara ini. Syahrial berharap kondisi ini bisa membuka ruang bagus untuk terbebas dari belenggu kesehatan.
Hanya saja, jumlah vaksin-vaksin ini masih sangat kecil dibandingkan Sinovac.
“Dan jangan-jangan hanya cara bertahan untuk berkuasa?†duganya.
Diingatkan Syahrial bahwa di Malaysia, mantan PM Mahathir Mohamad sempat diinterogari polisi karena diduga terlibat dalam demi menuntut PM Muhyiddin mundur.
Demo itu sendiri dilakukan karena Muhyiddin dinilai tidak becus menangani Covid-19 di negeri jiran.
“Ingat, keduanya pernah bersekutu sebelum akhirnya PM Muhyiddin disebut-sebut mengkhianati Dr. Mahathir,†tekannya.
Bagi Syahrial, kebijakan ekonomi untuk pemulihan daya beli dan peningkatan sektor produksi melalui PPKM berlevel-level cukup membingungkan.
Dia ragu kebijakan itu mampu menggenjot realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang terus turun 3 tahun terakhir. Belum lagi ongkos stimulus Covid-19 yang masih dikorupsi.
Presiden Jokowi sebagai mantan walikota dan gubernur sebaiknya didampingi pihak-pihak yang berpikir moderat.
“Bukan komandan perang yang pilihannya hidup atau mati. Melainkan, tetap hidup dan damai. Kecuali, langkah-langkah sekarang memang jadi keputusannya, termasuk mengadopsi kemauan bilateral China,†demikian Syahrial.
