Berita

Pasukan Amerika di Suriah/Net

Dunia

Rusia: AS Tidak Punya Mandat Hukum Pertahankan Pasukannya di Suriah

RABU, 11 AGUSTUS 2021 | 09:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kedutaan Rusia di Washington buka suara soal pernyataan baru-baru ini dari juru bicara militer resmi untuk Operation Inherent Resolve, kampanye Amerika di Timur Tengah untuk mengalahkan ISIS, Wayne Marotto, soal kehadiran AS itu di Suriah.

Di akun media sosialnya, Marotto mengatakan bahwa AS memiliki mandat yang jelas di bawah hukum internasional untuk tetap bertahan di Suriah.

Bantahan terbuka lalu disampaikan Kedutaan Besar Rusia pada Senin malam (9/8) waktu setempat.


“Washington tidak memiliki mandat hukum untuk mempertahankan angkatan bersenjatanya di Suriah, dan kehadiran tentara Amerika di negara itu bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 yang menyerukan gencatan senjata dan penyelesaian politik,” kata misi diplomatik, seperti dikutip dari AP, Selasa (10/8).

“Faktanya, angkatan bersenjata AS tidak memiliki mandat hukum untuk tinggal di Suriah. Penafsiran Anda tentang UNSCR 2254 konyol. Tolong, baca dokumen itu dengan seksama, ” lanjutnya.

UNSCR 2254 disahkan pada tahun 2015,  isinya menyerukan semua pihak untuk segera mengakhiri serangan terhadap sasaran sipil tetapi mengizinkan serangan terhadap kelompok yang ditetapkan sebagai ‘teroris’ oleh Dewan Keamanan PBB, seperti ISIS.

Itu juga berencana untuk menciptakan transisi politik yang dipimpin Suriah dengan pemilihan umum yang bebas dan adil.
Saat ini, baik Moskow dan Washington memiliki pasukan lapangan di Suriah.

Operasi Rusia dimulai pada 2015, setelah Presiden Suriah Bashar Assad meminta bantuan militer dari Kremlin. Namun, menurut hukum internasional, kehadiran militer AS adalah pendudukan ilegal, karena pasukan Amerika masuk ke negara itu tanpa undangan dari pemerintah.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya