Aksi protes menolak kebijakan wajib menggunakan bahasa Mandarin di Mongolia Dalam/Net
Kebijakan China memperluas penggunaan bahasa Mandarin secara wajib memicu kekhawatiran akan punahnya bahasa minoritas dan daerah.
Awal bulan ini, Partai Komunis China (PKC) memberlakukan aturan baru untuk memperluas pengajaran bahasa Mandarin pada anak-anak sedini mungkin. Presiden Xi Jinping juga membuat program pendidikan bahasa Mandarin Nasional.
Program itu sesuai dengan pidato Xi pada September 2019 yang mengeluarkan kebijakan pendidikan untuk persatuan nasional.
"Bahasa Tiongkok adalah satu keluarga besar, dan kami akan membangun Tiongkok dengan mimpi bersama," ujarnya ketika itu.
Alhasil, mulai semester musim gugur tahun ini, seluruh taman kanak-kanak (TK) di China, termasuk Mongolia, Tibet, hingga Xinjiang diwajibkan menggunakan bahasa Mandarin.
"Kami akan fokus pada penguatan pembelajaran bahasa Mandarin di antara anak-anak TK, selama periode kritis untuk pemerolehan bahasa," ujar Kementerian Pendidikan dalam pengumuman pada 2 Agustus lalu, seperti dikutip
Radio Free Asia.
Kementerian mengatakan, kegiatan pengasuhan juga harus mulai menggunakan bahasa Mandarin.
Untuk mendukung program itu, pemerintah meluncurkan skema pelatihan nasional untuk guru TK, khususnya mereka yang berada di daerah pedesaan dan etnis minoritas.
Guru dari daerah lain juga akan dipasangkan dengan guru di daerah etnis minoritas dan pedesaan. Ini dilakukan untuk membimbing guru di desa mengenai ide pendidikan, yang sesuai dengan aturan.
Selain itu, TK-TK juga harus menggelar berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin bagi anak-anak, termasuk agar mereka berani berbicara bahasa Mandarin.
Kebijakan itu tidak dinilai baik oleh sejumlah pihak. Sebaliknya, kebijakan itu dianggap akan memusnahkan bahasa minoritas, seperti Mongolia, Tibet, Uighur, bahkan bahasa daerah seperti Sichuan dan Kanton.
Bahkan di timur laut China, yang merupakan rumah bagi 2,3 juta orang Korea, China juga menghapus secara bertahap pengajaran bahasa Korea.
Selama berpekan-pekan, warga Mongolia Dalam melakukan aksi protes, menyebut kebijakan Beijing sebagai "genosida Budaya".
Sejak awal tahun ini, sekolah-sekolah di barat laut Xinjiang sudah tidak lagi memberikan pengajaran bahasa Uighur pada siswanya, meski sebagian besar siswa adalah penduduk Uighur.
Pada Juni 2021, pihak berwenang di provinsi Sichuan menutup sekolah swasta Tibet yang menawarkan kelas dalam bahasa Tibet. Otoritas kemudian memaksa siswa untuk pergi ke sekolah yang dikelola pemerintah, di mana mereka akan diajarkan dalam bahasa China.
Sebagai tindak lanjut, China juga menyeragamkan penggunaan buku teks dan bahan ajar.
