Berita

Menteri Dalam Negeri Marija Golubeva/Net

Dunia

Cegah Migran Di Perbatasan, Latvia Tetapkan Status Darurat Hingga 10 Nopember

RABU, 11 AGUSTUS 2021 | 07:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pihak berwenang Latvia mengumumkan status darurat di perbatasan menyusul masuknya migran ilegal  di sepanjang perbatasannya dengan Belarusia. Keputusan yang dikeluarkan pada Selasa (10/8) itu akan berlaku mulai 11 Agustus sampai dengan 10 Nopember.

Latvia telah mengikuti jejak negara tetangganya, Lithuania yang lebih dulu menetapkan status darurat di perbatasan pada Juli lalu atas peningkatan jumlah migran yang menuju ke Lituania disebabkan oleh ketegangan antara Uni Eropa dan Belarusia.

Keputusan Latvia sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri Marija Golubeva.


"Keputusan pemerintah untuk memberlakukan keadaan darurat di perbatasan Latvia telah disahkan. Langkah-langkah keamanan di perbatasan akan segera ditingkatkan," kata Golubeva dalam sebuah tweet, seperti dikutip dari AP.

Latvia saat ini menghadapi migrasi ilegal dari Belarusia, sebagian besar adalah migran Irak, seperti yang dilakukan Lituania sebelumnya. Dalam lima hari terakhir, sekitar 283 pelanggar ditahan di karena melintasi perbatasan, menurut laporan Penjaga Perbatasan Negara.

Untuk memerangi migrasi ilegal, beberapa tahun lalu Latvia mengumumkan rencana untuk melengkapi 173 kilometer perbatasan dengan Belarus, termasuk pagar sepanjang 135 kilometer. Proyek ini diperkirakan mencapai 27,6 juta euro, dan pekerjaan direncanakan akan selesai pada 2021. Namun, prosesnya terhenti karena beberapa hal.

Kontrol perbatasan Lituania dan Latvia semakin diperketat setelah otoritas kedua negara menerima tim penjaga perbatasan yang dikerahkan oleh Badan Penjaga Perbatasan Eropa.

Tiga negara Baltik, yang semuanya adalah anggota dari 27 negara Uni Eropa, menuduh pemerintah Presiden Belarusia yang otoriter mendorong arus migran sebagai pembalasan atas sanksi Uni Eropa.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya