Berita

Armada Amerika Serikat (AS) di Laut China Selatan/Net

Dunia

Bertengkar di Dewan Keamanan, China: AS Tak Punya Hak Berbicara Soal Laut China Selatan

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Langkah Amerika Serikat (AS) membawa isu Laut China Selatan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendapat kecaman dari China.

Dewan Keamanan PBB pada Senin (9/8) menggelar pertemuan untuk membahas keamanan maritim di bawah presidensi India pada bulan ini. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Perdana Menteri India Narendra Modi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut ada intimidasi di Laut China Selatan, di mana sebuah negara mengabaikan hukum internasional.


"Konflik di Laut China Selatan, atau di lautan mana pun, akan memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan, dan perdagangan. Ketika sebuah negara tidak menghadapi konsekuensi karena mengabaikan aturan ini, itu memicu impunitas dan ketidakstabilan yang lebih besar di mana-mana," ujar Blinken.

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Dutabesar China untuk PBB Dai Bing menyebut AS tidak memenuhi syarat untuk mengomentasi isu Laut China Selatan.

"Amerika Serikat sendiri tidak memenuhi syarat untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab mengenai masalah Laut China Selatan," tekannya, seperti dikutip Xinhua.

Dai menuturkan Dewan Keamanan PBB bukanlah tempat yang tepat untuk membahas isu Laut China Selatan.

“Saat ini, China dan negara-negara ASEAN mengupayakan bersama situasi di Laut China Selatan secara umum tetap stabil," tambahnya.

Lebih lanjut, Dai mengatakan kehadiran AS di Laut China Selatan dengan mengirim kapal dan pesawat militernya merupakan provokasi terbuka untuk mengganggu negara-negara di kawasan.

Menurut Dai, AS itu sendiri adalah ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

"AS sendiri tidak bergabung dengan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), tetapi menganggap dirinya sebagai hakim konvensi, menuding negara lain dan ikut campur secara sewenang-wenang. Tidak memiliki kredibilitas dalam masalah maritim," sindir Dai.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Paling Dalam

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:20

Tok! Pertamax Naik Drastis Jadi Rp16.250 per Liter Mulai Hari Ini

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:02

Peringati 100 Hari Perang, Ghalibaf Puji Keteguhan Rakyat Iran

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:49

Logam Mulia Melemah, Pasar Waspadai Lonjakan Inflasi AS

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:39

JIS Diburu Sponsor, Jakpro Mulai Proses Tender Naming Rights

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:27

AS Gempur Iran Setelah Helikopter Apache Ditembak Jatuh di Selat Hormuz

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:16

Saham Teknologi dan Perbankan Tertekan, Bursa Eropa Ditutup Lesu

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:05

Ditopang Geng Solo dan Golkar, Duet Gibran-Bahlil Bisa jadi Efek Kejut di Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:58

Iran Disebut Memiliki Tiga Senjata Nuklir yang Bikin AS-Israel Ketar-ketir

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:30

Lagu ‘MBG’ Sarana Efektif Dongkrak Popularitas Bahlil Menuju Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:01

Selengkapnya