Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat pidato kebangsaan di acara ulang tahun CSIS/repro
Indonesia mengalami penurunan budaya politik dan kebebasan sipil. Hal ini berdasarkan indeks demokrasi yang dirilis Economist Intellegence Unit (EUI) pada tahun 2020.
Begitu dikatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam pidato kebangsaan dalam rangka perayaan 50 tahun CSIS Indonesia secara virtual, Selasa (10/8).
Rilis EUI menyebutkan, pandemi Covid-19 mempengaruhi kualitas demorkasi secara global, termasuk Indonesia. Laporan itu menyebutkan Indonesia masih dalam kategori negara demokrasi belum sempurna.
"Kita mengalami penurunan dalam hal budaya politik dan kebebasan sipil," ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan, budaya politik penting untuk menopang tumbuhnya demokrasi agar lebih berkualitas. Namun demikian, masyarakat masih ada yang kurang percaya dan tidak percaya terhadap efektivitas demorkasi.
"Masih ada dalam penilaian masyarakat kita yang kurang percaya dan bahkan tidak percaya terhadap efektivitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik secara mendalam harus terus menerus kita kembangkan, dari mulai tingkat elite hingga ke akar rumput," jelasnya.
Untuk kebebasan sipil, Menko Perekonomian ini mengatakan, perlu ada peningkatan pada penghormatan kemajemukan, toleransi dalam kehidupan beraga serta perlu ada penghargaan terhadap hak asasi manusia.
"Sementara, dalam hal kebebasan sipil kita harus terus meningkatkan penghormatan atas kemajemukan, meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama, dan penghargaan terhadap HAM," katanya.
Partai Golkar, kata Airlangga, telah berkomitmen mendorong peningkatan kualitas demokrasi dengan program partai yang lebih terbuka, responsif dan demokratis.
Golkar juga berupaya meningkatkan kualitas kader partai dengan pendidikan politik. Salah satu langkah konkretnya adalah mendirikan Golkar Institute.
Peningkatan kualitas kader Partai ini, masih kata Airlangga, dengan menyelenggarakan pendidikan politik dengan materi tentang kepemimpinan; geopolitik; sistem politik dan pemerintahan; kebijakan publik yang meliputi perumusan kebijakan publik, sistem pengganggaran hingga
evidence based policy; pendidikan anti korupsi serta kemampuan komunikasi publik
"Hal ini agar setiap kebijakan dapat bermanfaat dan diterima masyarakat secara luas," demikian Airlangga.
