Duet Maut Komandan Militer Baru dan Petinggi Partai Komunis Xinjiang Tingkatkan Penindasan Minoritas Uighur

Penunjukkan Letnan Jenderal Wang Haijang sebagai komandan militer baru di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) seakan menjadi upaya China meningkatkan tindakan represif terhadap minoritas di sana.

Penugasan Wang di Xinjiang secara resmi diumumkan pada 4 Agustus 2021 lewat akun media sosial WeChat Distrik Militer Xinjiang. Namun menurut laporan Beijing Youth Daily, rencana penugasan itu sudah ada sejak awal tahun ini.

Sebelum ditugaskan di Xinjiang, komandan berusia 58 tahun itu ditempatkan di Tibet, salah satu wilayah sensitif bagi China. Beijing juga dianggap telah melakukan tindakan genosida di Tibet dengan metode serupa yang dijalankan di Xinjiang.

Wang memiliki 70 ribu tentara yang juga akan mengawasi wilayah perbatasan dengan negara-negara Asia Tengah, khususnya setelah Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya menarik pasukan dari Afghanistan.

Menurut para analis yang dikutip dari RFA, ketidakstabilan di Afghanistan dan negara-negara tetangga menjadi alasan yang digunakan Beijing untuk mendorong penindasan di Xinjiang.

Wang dilaporkan pernah bertugas dalam perang perbatasan pada tahun 1979 dengan Vietnam, dan memegang jabatan sebelumnya sebagai wakil komandan Daerah Militer Xinjiang Selatan, serta wakil komandan.

Di Tibet, Wang mengomandani 40 ribu tentara. Kemudian pada 2019, ia dipromosikan menjadi letnan jenderal oleh Presiden China Xi Jinping, yang juga ketua Komisi Militer Pusat.

Pemindahan Wang dari Tibet ke Xinjiang terjadi lima tahun setelah Chen Quanquo mengambil alih jabatan Ketua Partai Komunis XUAR. Chen juga sebelumnya memiliki catatan tugas di Tibet.

Chen pindah ke Xinjiang pada Agustus 2016, setelah lima tahun menjadi Sekretaris Partai Komunis di Daerah Otonomi Tibet. Ia adalah sosok yang membangun langkah-langkah keamanan dan pengawasan di Tibet.

Chen lah yang menekan dukungan bagi pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, yang dituduh Beijing sebagai separatis. Ia juga mengkriminalisasi banyak kegiatan keagamaan dan budaya.

Para aktivis hak asasi manusia menyebut, metode serupa juga dilakukan Chen di Xinjiang terhadap minoritas Uighur dan Muslim lainnya. China diduga telah mengurung sekitar 1,8 juta orang Uighur dan minoritas Muslim di kamp interniran dengan alasan penghapusan ekstremisme.

"Sebuah sistem keamanan yang ketat dan asimilasi paksa yang pertama kali dikembangkan oleh pejabat Partai Komunis China Chen Quanguo di Tibet sekarang digunakan di Xinjiang, di mana Chen dan pasukannya telah mengurung setidaknya 1 juta etnis Uighur dan Kazakh di kamp-kamp penjara karena etnis, budaya dan agama mereka,” kata Kampanye Internasional untuk Tibet pada 2018.

Setelah pindah ke Xinjiang, Chen dilaporkan memulai tindakan keras sistematis terhadap minoritas Muslim. Ia melakukan tindakan pengawasan, pelarangan dan hukuman praktik budaya dan agama.

“Seperti yang kita ketahui bahwa mantan pejabat Partai Komunis China Chen Quanguo, yang pertama kali mengembangkan sistem keamanan ketat di Tibet, sekarang ditunjuk di Xinjiang, di mana Chen menerapkan kebijakan rutin dan keras yang sama yang dijalankan di Tibet,” kata mantan tahanan politik Tibet yang saat ini tinggal di AS, Jamphel Monlam.

Duet Maut Chen Quanguo-Wang Haijang

Banyak pengamat menilai, penugasan Wang ke Xinjiang merupakan upaya China untuk memperkuat tindakan represif Chen terhadap minoritas Uighur.

Monlam menuturkan, karena Tibet dan Xinjiang adalah dua wilayah yang paling sensitif secara politik di China, penunjukan komandan militer biasanya diawasi langsung oleh pemerintah pusat.

Direktur Urusan China di Kongres Uighur Dunia yang berbasis di Jerman, Ilshat Hasan mengatakan, Chen dan Wang saling mengenal dan mendukung misi satu sama lain.

“Kedatangan Wang hanya berarti dia akan berperan penting dalam mendukung kebijakan genosida Chen Quanguo terhadap orang-orang Uighur di Turkestan Timur. Kedatangannya tidak akan membawa hal baru kecuali bencana lebih lanjut,” pungkasnya.