Berita

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab/Net

Dunia

Setahun Setelah Pilpres Belarusia yang Dianggap Curang, Inggris Beri Tamparan Sanksi Baru untuk Lukashenko

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 05:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Inggris mengumumkan telah menjatuhkan sanksi baru untuk Belarusia. Dalam postingan situs webnya pada Senin (9/8), Inggris mengatakan menjatuhkan sanksi ekonomi, perdagangan dan penerbangan terhadap pemerintahan Presiden Aleksandr Lukashenko.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dalam pernyataannya mengatakan, bahwa sanksi diberikan untuk Belarusia karena tindakan yang merusak demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia selama proses pemilihan presiden 'yang curang' tepat satu tahun yang lalu.

"Sanksi ini menunjukkan bahwa Inggris tidak akan menerima tindakan Lukashenko sejak pemilihan yang curang. Produk industri milik negara Lukashenko tidak akan dijual di Inggris, dan perusahaan kedirgantaraan kami tidak akan menyentuh armada pesawat mewahnya," ujar Raab, seperti dikutip dari Reuters.


Selain memberikan sanksi ekspor kalium dan produk minyak bumi Belarusia, Inggris juga menjatuhkan sanksi untuk penerbangan, yaitu mencegah maskapai penerbangan Belarusia terbang atau mendarat di Inggris, serta larangan pemberian bantuan teknis untuk pesawat dari armada Belarusia.

Sanksi lainnya mencakup larangan penyediaan asuransi dan reasuransi kepada badan-badan negara Belarusia.

Pengusaha Rusia Mikhail Gutseriev juga menjadi salah satu individu yang dimasukkan ke dalam daftar sanksi karena hubungan baiknya dengan Lukashenko.

"Mikhail Gutseriev adalah pengusaha Rusia terkemuka yang merupakan salah satu investor swasta utama di Belarus dan rekan lama Lukashenko, yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius hak asasi manusia di Belarus. Gutseriev telah memberikan dukungan untuk Pemerintah Belarus dan seriusnya pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan masyarakat sipil dan oposisi demokratis, termasuk melalui penggunaan kepentingan bisnisnya," isi pernyataan Inggris.

Di saat yang sama Amerika juga menambah sanksi baru untuk Belarusia dalam sektor ekonomi dan olahraga.

Lukashenko telah membantah tuduhan 'tindakan yang merusak demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia selama proses pemilihan presiden tahun lalu'. Saat pertemuan Big Conversation with President, Senin (9/9) ia mengatakan aksi massa tahun pasca pilpres Belarusia tidak berlangsung damai dan telah direncanakan sebelumnya.

“Tindakan damai macam apa itu, kalau ada ledakan, petasan, dan lain-lain? Sangat mudah untuk melihat dari mana mereka datang. Apakah Anda akan mengatakan bahwa itu adalah respons terhadap 'kekerasan'? Tidak, mereka telah menyiapkannya sebelum bentrokan. Mereka membawa pisau, senjata, bahan peledak," cecar Lukashenko, seeprti dikutip dari kantor berita Belta.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya