Berita

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab/Net

Dunia

Setahun Setelah Pilpres Belarusia yang Dianggap Curang, Inggris Beri Tamparan Sanksi Baru untuk Lukashenko

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 05:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Inggris mengumumkan telah menjatuhkan sanksi baru untuk Belarusia. Dalam postingan situs webnya pada Senin (9/8), Inggris mengatakan menjatuhkan sanksi ekonomi, perdagangan dan penerbangan terhadap pemerintahan Presiden Aleksandr Lukashenko.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dalam pernyataannya mengatakan, bahwa sanksi diberikan untuk Belarusia karena tindakan yang merusak demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia selama proses pemilihan presiden 'yang curang' tepat satu tahun yang lalu.

"Sanksi ini menunjukkan bahwa Inggris tidak akan menerima tindakan Lukashenko sejak pemilihan yang curang. Produk industri milik negara Lukashenko tidak akan dijual di Inggris, dan perusahaan kedirgantaraan kami tidak akan menyentuh armada pesawat mewahnya," ujar Raab, seperti dikutip dari Reuters.


Selain memberikan sanksi ekspor kalium dan produk minyak bumi Belarusia, Inggris juga menjatuhkan sanksi untuk penerbangan, yaitu mencegah maskapai penerbangan Belarusia terbang atau mendarat di Inggris, serta larangan pemberian bantuan teknis untuk pesawat dari armada Belarusia.

Sanksi lainnya mencakup larangan penyediaan asuransi dan reasuransi kepada badan-badan negara Belarusia.

Pengusaha Rusia Mikhail Gutseriev juga menjadi salah satu individu yang dimasukkan ke dalam daftar sanksi karena hubungan baiknya dengan Lukashenko.

"Mikhail Gutseriev adalah pengusaha Rusia terkemuka yang merupakan salah satu investor swasta utama di Belarus dan rekan lama Lukashenko, yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius hak asasi manusia di Belarus. Gutseriev telah memberikan dukungan untuk Pemerintah Belarus dan seriusnya pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan masyarakat sipil dan oposisi demokratis, termasuk melalui penggunaan kepentingan bisnisnya," isi pernyataan Inggris.

Di saat yang sama Amerika juga menambah sanksi baru untuk Belarusia dalam sektor ekonomi dan olahraga.

Lukashenko telah membantah tuduhan 'tindakan yang merusak demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia selama proses pemilihan presiden tahun lalu'. Saat pertemuan Big Conversation with President, Senin (9/9) ia mengatakan aksi massa tahun pasca pilpres Belarusia tidak berlangsung damai dan telah direncanakan sebelumnya.

“Tindakan damai macam apa itu, kalau ada ledakan, petasan, dan lain-lain? Sangat mudah untuk melihat dari mana mereka datang. Apakah Anda akan mengatakan bahwa itu adalah respons terhadap 'kekerasan'? Tidak, mereka telah menyiapkannya sebelum bentrokan. Mereka membawa pisau, senjata, bahan peledak," cecar Lukashenko, seeprti dikutip dari kantor berita Belta.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya