Presiden Joko Widodo meluncurkan Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko pada Senin pagi, 9 Agustus/RMOL
Peluncuran Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko oleh Presiden Joko Widodo pada Senin pagi (9/8) disambut baik oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Ajib Hamdani mengatakan, peluncuran program tersebut merupakan wujud nyata komitmen Presiden Jokowi untuk terus mendorong deregulasi dan debirokratisasi yang menjadi program pokok dalam periode kepemimpinan kedua ini.
Sepandangan dengan maksud pemerintah menciptakan OSS, Ajib juga melihat sisten itu akan mempermudah para pelaku usaha, investor dan para UKM bisa melakukan proses perijinan dengan lebih cepat.
Karena katanya, layanan perijinan berusaha melalui OSS dilakukan secara online dan terintegrasi dengan paradigma berbasis resiko.
"Salah satu faktor daya ungkit pertumbuhan UKM, selain permodalan, adalah tingkat kemudahan melakukan usaha atau
ease of doing business (EODB),"ujar Ajib dalam keterangan tertulis, Senin (9/8).
Bank Dunia mencatat, EODB Indonesia menempati peringkat ke-73 dari 190 negara. Tren yang ada, cukup positif dari tahun 2019 dengan indeks 67,96 kemudian meningkat pada 2020 menjadi 69,6.
Dengan terobosan OSS ini, Ajib memproyeksikan akan terjadi kenaikan indeks secara konsisten dan peningkatan peringkat dalam EODB.
Namun, karena penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, didominasi oleh UKM, yakni 60,3 persen dari PDB dengan jumlah mencapai 64,19 juta UKM, juga diproyeksikan akan terus meningkat.
Maka dari itu, Ajib melihat OSS memberikan kemudahan buat para pelaku usaha, minimal dalam empat hal. Misalnya yang pertama berupa proses mendapatkan izin berusaha maupun izin operasional dalam mekanisme pemenuhan persyaratan. Kedua, pelaku usaha langsung terhubung dengan pihak terlibat secara aman, cepat dan real time.
"Kemudian yang ketiga, fasilitas pelaporan dan pemecahan masalah perizinan. Keempat, menyimpan data perizinan dalam satu identitas NIB," imbuhnya.
Ajib menuturkan, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 3,8 persen secara agregat pada akhir tahun 2021 menjadi target yang penuh tantangan, terutama kondisi pandemi yang terus berkepanjangan.
"UKM harus terus diberikan ruang agar bisa kembali bangkit dan menjadi penopang serta daya ungkit ekonomi dalam masa pandemi," pintanya.
Maka dari itu, Ajib memandang kebijakan OSS menjadi salah satu gebrakan untuk terus memberikan insentif dan kemudahan-kemudahan bagi UKM menuju pertumbuhan ekonomi yang positif di masa pandemi.
