Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi anti huru hara di Bangkok, Thailand/Net
Kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi telah memicu kegeraman warga Thailand. Mereka pun menggelar aksi unjuk rasa anti-pemerintah yang berujung bentrok dengan aparat.
Aksi unjuk rasa anti-pemerintah yang diikuti lebih dari seribu orang digelar menuju Gedung Pemerintah, yang menjadi kantor Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha pada Sabtu (7/8).
"Kami ingin Prayuth mengundurkan diri karena orang-orang tidak mendapatkan vaksin. Kami tidak punya pekerjaan dan penghasilan, jadi kami tidak punya pilihan selain protes," seru seorang pengunjuk rasa pria berusia 23 tahun, seperti dikutip
Reuters.
Sejauh ini, hanya 6 persen dari total populasi Thailand yang berjumlah lebih dari 66 juta orang yang telah divaksinasi penuh. Sementara mayoritas wilayah, termasuk Bangkok memberlakuan penguncian untuk mencegah penyebaran virus.
Warga yang frustasi dengan penanganan krisis kesehatan dan ekonomi yang memburuk tidak mengindahkan penguncian dan menjalankan aksi protes dalam beberapa pekan terakhir.
Pada Sabtu, Thailand sendiri mencatat hampir 22 ribu kasus Covid-19 dan 212 kematian. Totalnya, Thailand sudah melaporkan 736.522 kasus Covid-19 dengan 6.066 kematian.
Sekitar seratus petugas polisi anti huru hara mempersiapkan diri dnegan menutup jalan dekat Monumen Kemenangan di ibukota Bangkok dengan kontainer, sembari menembakkan meriam air, gas air mata, dan peluru karet demi menghentikan unjuk rasa.
Jurubicara kepolisian Krisana Pattanacharoen mengatakan, bentrokan pecah dengan para pengunjuk rasa melemparkan bom pingpong, batu, dan kelereng.
"Gas air mata dan peluru karet digunakan untuk mengendalikan massa. Tujuan kami adalah menjaga ketertiban," tambahnya.
Menurut Pusat Medis Darurat Erawan, setidaknya dua warga sipil dan tiga petigas terluka. Namun puluhan pengunjuk rasa juga tampak dibopong menggunakan motor dan ambulans.
