Berita

Beras bantuan PKH di Pandeglang yang tidak layak konsumsi/Net

Politik

Soal Beras Bansos Tak Layak Dikonsumsi di Pandeglang, Jubir Demokrat: Rakyat Sudah Jatuh Ditimpa Tangga

SABTU, 07 AGUSTUS 2021 | 00:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keluhan sejumlah warga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang, Banten, atas kualitas beras bansos yang tak layak konsumsi direspons DPP Partai Demokrat.

Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyayangkan keberadan beras bansos tak layak konsumsi yang diterima rakyat di masa pandemi Covid-19.

Padahal, rakyat yang tengah kesulitan sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah sebagaimana mestinya.


"Sangat disayangkan bisa terjadi kasus seperti ini. Ibarat kata, rakyat ini sudah jatuh karena pandemi, tertimpa tangga pula mendapat bansos yang tak layak konsumsi," sesal Herzaky saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/8).

Herzaky berharap, pemerintah betul-betul melakukan evaluasi dan serius mengontrol semua lini dalam penyaluran bansos untuk rakyat di masa pandemi Covid-19. Termasuk mengontrol kualitas bantuan sosial yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

"Harus dilakukan dengan benar-benar ketat. Kebetulan saja kali ini terungkap, dan segera diganti oleh Bulog," tegasnya.

Sebab, sambung Zaky, tidak menutup kemungkinan situasi yang dialami warga Pandeglang juga terjadi di tempat lain, hanya saja tidak terekspose.

"Kan kasihan masyarakat yang mengalaminya," kata Herzaky.

Selain itu, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat ini menambahkan, banyak informasi yang diterimanya dari kader Demokrat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bansos, padahal mereka sangat membutuhkannya.

"Masih banyak bolong ini di mana-mana," ungkapnya.

"Kader-kader kami yang turun ke lapangan, telah berusaha membantu masyarakat yang belum dijangkau oleh pemerintah. Hanya, kemampuan kami kan terbatas, dan ini merupakan tugas pemerintah untuk memastikan semua yang berhak mendapatkan bansos, benar-benar mendapatkannya," demikian Herzaky.

Sejumlah warga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengeluhkan kualitas beras bansos yang diterima.

Bantuan Sosial Beras (BSB) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut berwarna kekuning-kuningan, bau, dan banyak kutu.

Tak ayal warga pun berbondong-bondong mendatangi kantor Kelurahan Pandeglang untuk mengembalikan beras yang dianggap tidak layak konsumsi tersebut.

Seorang warga Kampung Cihaseum penerima KPM PKH, Uki mengatakan, bantuan beras yang diterimanya tersebut sangat tidak layak konsumsi. Karena beras kekuning-kuningan dan berbau, sudah muncul kutu, serta keras menggumpal seperti batu.

"Yang lebih parah lagi, banyak yang sudah buluk (usang)," katanya saat ditemui di Kantor Kelurahan Pandeglang, usai mengembalikan beras busuk tersebut, pada Kamis (5/8).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya