Berita

Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Politik

Periode Kedua, Jokowi Lebih Nyaman Dengan Golkar

JUMAT, 06 AGUSTUS 2021 | 22:13 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kendati diusung oleh PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo dianggap lebih nyaman dengan Partai Golkar pada periode kedua pemerintahannya.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie melihat, hal tersebut setidaknya dibuktikan dengan diberikannya peran strategis Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat Jokowi menjalankan roda pemerintahannya.

"Sampai kini, Golkar mengendalikan sejumlah proyek besar, misalkan Kartu Prakerja, sampai Airlangga diangkat jadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk pagu anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan Kartu Prakerja ditetapkan sebesar Rp5,6 triliun. Bagi pendaftar Kartu Prakerja yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah memberikan dana sebesar Rp3.550.000 yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan (kursus online) dan insentif bagi pesertanya," kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/8).


Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kata Jerry, merupakan jabatan prestisius. Selain menjadi ketua komite, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dari semua itu, menurut Jerry, secara tidak sadar Jokowi lebih dekat dengan Golkar keimbang PDI Perjuangan. Jerry mengatakan Airlangga bak pepatah: air tenang menghanyutkan.

"Saya lihat ada indikasi Jokowi merapat ke Golkar, seperti berada dalam comfortable zone (zona nyaman). Siapa tahu dirinya dan Airlangga punya deal-deal politik untuk mengamankan keluarga Jokowi seperti Gibran Rakabuming dan anak mantunya Bobby Nasution," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya