Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto/Net
Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen yang disebut pemerintah sebagai langkah perbaikan tidak disepakati partai koalisi utama Presiden Joko Widodo, yaitu PDI Perjuangan (PDIP).
Anggota DPR RI fraksi PDIP, Darmadi Durianto menganggap, perbaikan ekonomi yang hanya dilihat dari besaran growth di kuartal II itu hanya sekedar klaim pemerintah. Karena ia melihat pertumbuhan tersebut tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan saat ini.
Bahkan menurutnya, pengumuman pertumbuhan ekonomi tersebut bisa membuat publik bertanya-tanya. Karena fakta dan kondisi riil jauh berbeda dengan apa yang di klaim pemerintah dalam hal ini tim ekonomi Jokowi.
"Angkanya benar tapi bisa membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai kebenaran angka tersebut karena masyarakat membandingkannya dengan situasi saat ini," ujar Darmadi dalam keterangan tertulis, Jumat (6/8).
Secara teori pertumbuhan ekonomi, Darmadi sepakat jika pertumbuhan ekonomi keuartal II-2021 mengalami lonjakan yang tinggi. Karena ia melihat perbandingan dari pertumbuhan ekonomi yang timbuh hingga 7,07 persen adalah kuartal II-2020, yang justru terkontraksi hingga minus (-) 5,32 persen.
"Ya pasti bertumbuh. Menurut saya ini capaian yang lumayan 7,07 persen
year on year (yoy). Jika dibandingkan dengan kuartal II-2020 pasti naik banyak karena 2020 lagi kontraksi di kuartal yang pertumbuhan ekonominya mati -5.32 persen," katanya.
Karena itu, Darmadi mengingatkan agar sektor usaha mencermati secara jernih dibalik klaim pemerintah soal pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 7 persen. Menurutnya ini penting agar sektor usaha tidak terjebak pada fatamorgana pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020.
"Perusahaan harus hati-hati menyusun
business plan. Jangan merasa pertumbuhan ekonomi 7 persen itu membuat pelaku usaha membuat asumsi yang ambisius," tegasnya.
Darmadi menyadari bahwa angka pertumbuhan ekonomi tersebut sebagai langkah Pemerintah membangkitkan optimisme publik.
Hanya saja, kata dia, jika niat tersebut tidak dibarengi pencerahan yang memadai justru akan blunder nantinya.
"Pemerintah harus memberikan data dengan penjelasan yang jelas supaya tidak menciptakan persepsi yang salah. Penjelasan kondisi ekonomi nyatanya lagi tidak baik karena pandemi Covid-19 menciptakan ketidakpastian di bidang ekonomi," ucapnya.
Yang jelas, lanjut Darmadi, pertumbuhan ekonomi tersebut bertolak belakang dengan nalar publik yang tengah mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Sehingga masyarakat menduga pemerintah melakukan pembohongan, meskipun angkaperttumbuhan 7 persen tersebut datanya akurat.
Sebab di satu sisi, Darmadi berkaca pada kondisi ekonomi sebelumnya yanga mana membuat klaim pemerintah terhadap pertumbuhan 7 persen pada kuartal II-2021 sulit diuji validitasnya.
"Juli, Agustus, September (masuk) triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi kita memburuk. Tapi Diumumkan 7.07 persen. Jelas ini artinya masyarakat merasa dibohongin," tutupnya.
