Mardani: Bekas Koruptor Jadi Komisaris Bisa Jadi Beban Kemajuan BUMN

Emir Moeis diangkat Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Hal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat, selain soal kompetensi mantan bendahara PDI Perjuangan tersebut juga berstatus mantan koruptor kasus PLTU.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera pun mendesak adanya pengusutan siapa pengusul dan alasan Erick Thohir mau mengangkat Emir Moeis.

"Perlu diselidiki dasar penunjukan, bisa jadi klientelisme karena bagian dari kelompok," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (6/8).

Bagi Mardani, perlu diselidiki skema penunjukan komisaris BUMN. Dia menengarai, BUMN Indonesia tidak bekerja baik karena penunjukan  pejabat yang asal pilih.

"Ini bisa jadi pintu masuk untuk membenahi pola penunjukkan komisaris BUMN khususnya. Bisa jadi ini bagian dari beban yang membuat BUMN tidak bisa bergerak maju," terangnya.

Terpenting, lanjut legislator PKS ini, Emir Moeis ditunjuk menjadi komisaris menunjukkan tidak adanya dukungan bagi pemberantasan korupsi dari negara.

"Tidak menunjukkan pemihakan pada aksi pemberantasan korupsi. Padahal ini jadi masalah besar bagi Indonesia," tandasnya.

Berdasarkan penelurusan redaksi Izedrik Emir Moeis ditunjuk jadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Posisi Emir Moeis sebagai Komisaris tercantum di website Pupuk Iskandar Muda, pim.co.id. Emir Moeis menjadi komisaris perseroan terhitung sejak 18 Februari 2021.

Tahun 2013, Emir ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi preyek pengadaan PLTU Tarahan Lampung. Sekitar tahun 2014 Majelis hakim memberikan vonis hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta.

Politisi PDIP itu terbukti menerima suap sebesar 423 ribu dolar AS dari Konsorsium Alstom. Sebuah perusahaan asal Perancis yang memenangkan tender proyek listrik itu.