Kata Ray Rangkuti, Megawati Sedang Meniru Cara PKS dan Demokrat

Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang bernada sindiran terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal penanganan Covid-19 menjadi perbincangan hangat masyarakat.

Pasalnya, Megawati mengaku pernah meminta Jokowi untuk memimpin langsung penanganan tanggap darurat di tanah air. Namun nyatanya, justru Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk oleh Jokowi sebagai Koordinator PPKM.

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ray Rangkuti, sentilan Megawati terhadap Jokowi bisa dipahami sebagai trend yang sedang berkembang belakangan ini.

Sebab, beberapa partai politik, khususnya yang berada di barisan oposisi, mengalami kenaikan elektabilitas lantaran kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Hal ini yang kemudian coba ditiru oleh Megawati.

"Ada trend yang mulai berkembang memilih berseberangan dengan Jokowi dapat meningkatkan popularitas dan elektabilitas tokoh ataupun partai. Setidaknya hal itu dialami oleh PKS dan Demokrat. Berkaca dari situ, pelan-pelan partai akan menjaga jarak dengan Jokowi," kata Ray Rangkuti.

Meski begitu, Ray Rangkuti meyakini bahwa kritik dari PDI Perjuangan terhadap Jokowi masih dalam koridor aman. Dengan kata lain, PDI Perjuangan tidak sepenuhnya melepaskan mantan Walikota Solo itu. 

“Kritikan-kritikan kecil dan terkelola terhadap Jokowi akan jadi pilihan banyak partai pada bulan atau tahun mendatang. Sampai ke puncaknya Pilpres 2024. Pun begitu juga dengan PDIP,” urainya.

PDIP akan secara perlahan melakukan “pembedaan” dengan Jokowi. Tidak semua hal dari Jokowi adalah PDIP, dan sebaliknya tidak semua hal PDIP adalah Jokowi.

“Secara perlahan, dua sisi ini akan diungkap dengan terkelola," demikian Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia ini.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pernah bertanya pada Presiden Joko Widodo soal  siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal alias darurat (pandemi Covid-19). Menurutnya, kepala negara yang harus memegang kendali komando.

"Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” tegas Megawati dalam acara saat acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (4/8).

“Jangan mikir oh ini adalah saya, tapi tidak dikerjakan," imbuhnya.