Berita

Howitzer self-propelled/ atau artileri swa-gerak, kendaraan tempur lapis baja yang menggunakan roda rantai, dan dipersenjatai sebuah meriam howitzer besar, atau artileri berupa mortir atau roket/Net

Dunia

Pengamat: AS Sengaja Menciptakan Masalah bagi China di Indo-Pasifik dengan Menjual Senjata ke Taiwan

JUMAT, 06 AGUSTUS 2021 | 10:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bagi sejumlah pengamat di Beijing, keputusan Amerika Serikat melakukan penjualan senjata ke Taiwan bukanlah sesuatu yang mengejutkan mengingat pemerintahan Biden dengan gigih memainkan ‘kartu Taiwan’ dalam urusannya terkait dengan China.

Mengutip Pentagon, Reuters melaporkan pada Kamis (5/8), bahwa kesepakatan itu termasuk potensi penjualan 40 sistem artileri Howitzer Self-Propelled Medium M109A6 155mm, 1.698 kit panduan presisi untuk amunisi, suku cadang, pelatihan, stasiun darat, dan peningkatan untuk howitzer generasi sebelumnya dikirim ke Taiwan.

Menurut otoritas Taiwan, Howitzer akan membantu pasukan daratnya meningkatkan kapasitas reaksi cepat dan dukungan tembakan.


Sementara para pengamat menyebut penjualan senjata-senjata itu sebagai provokasi yang kejam dan sejalan dengan strategi AS untuk menciptakan masalah bagi China di Indo-Pasifik. Namun, mereka juga mengatakan bahwa itu tidak akan mengatasi kesenjangan persenjataan antara Taiwan dan China. Belum lagi - kata pengamat - Howitzer yang akan dijual kali ini adalah senjata usang dan hanya akan menjadi sasaran langsung bagi Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) jika perang pecah di Selat Taiwan.

“Howitzer self-propelled tidak dapat memainkan peran yang dimaksudkan ketika angkatan bersenjata di Taiwan tidak dapat merebut superioritas udara atau mengendalikan laut, karena mereka hanya akan menjadi target langsung PLA jika ditempatkan di garis depan atau posisi pantai dalam potensi perang,” kata Wei Dongxu, seorang ahli militer yang berbasis di Beijing, kepada media China Global Times.

“Angkatan Darat AS secara bertahap kehilangan minatnya pada howitzer M109,” kata Wei.

Menurutnya, AS tidak benar-benar membantu Taiwan meningkatkan kemampuan militernya dengan penjualan senjata, tetapi melihat pulau itu sebagai tempat daur ulang untuk senjata dan peralatan usang, dan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi darinya, sementara juga menimbulkan lebih banyak masalah di seluruh dunia.

Senjata semacam itu tidak akan dapat mengubah fakta bahwa PLA memiliki keunggulan luar biasa atas militer pulau Taiwan, kata para analis.

Informasi kesepakatan penjualan senjata pertama pemerintahan Biden dirilis pada awal April oleh Taiwan. Prosesnya ke Kongres datang sedikit lebih lambat dari penjualan senjata pertama pemerintahan Trump ke Taiwan, yang terjadi pada Juni 2017, dan bernilai 1,4 miliar dolar.

Senjata yang dijual kali ini tidak terlalu radikal dan provokatif dibandingkan kesepakatan 2020 yang disetujui oleh pemerintahan Trump, yang mencakup 135 rudal jelajah berpemandu presisi, peluncur roket ringan bergerak, dan pod pengintaian udara yang dapat dipasang pada jet tempur. Tetapi Xin Qiang, wakil direktur Pusat Studi AS di Universitas Fudan di Shanghai, memperingatkan kemungkinan bahwa pemerintahan Biden akan meningkatkan provokasi dengan menjual senjata yang lebih agresif karena tidak berniat untuk meredakan ketegangan hubungan China-AS dengan menahan diri pada pertanyaan tentang Taiwan.

Xin mencatat bahwa tujuan sebenarnya AS adalah untuk menciptakan masalah bagi daratan China melalui Taiwan, bahkan jika langkah tersebut akan mengirimkan sinyal yang salah kepada separatis Taiwan dan semakin memperparah situasi yang sudah sensitif.

Kementerian Luar Negeri China pada hari Kamis telah mengeluarkan kecaman atas  penjualan senjata tersebut, mencatat China akan dengan tegas mengambil tindakan balasan yang sah dan perlu.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya