Berita

Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Jamiluddin Ritonga: Kritik PDIP Hanya Basa-basi, Tujuannya Menggerek Elektabilitas Partai dan Puan

JUMAT, 06 AGUSTUS 2021 | 08:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritik pada kader PDI Perjuangan pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sekadar basa-basi. Tujuannya untuk mencitrakan bahwa mereka masih berada di posisi yang pro dengan rakyat.

Begitu kata analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menanggapi aksi kader PDIP seperti Puan Maharani, Effendi Simbolon, dan Masinton Pasaribu yang melayangkan kritik pada pemerintah atas penanganan pandemi.

Menurutnya, kritik yang disampaikan sebenarnya masih dalam rambu-rambu partai pendukung pemerintah.


“Kritik yang mereka layangkan hanya basa-basi untuk mengecoh masyarakat yang seolah-olah pro rakyat," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Jumat (6/8).

Kritik kader PDIP ingin mengesankan bahwa Jokowi selama ini terlalu mendengarkan Menko Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Panjaitan ketimbang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Namun demikian, meski terdengar nyaring dalam beberapa hari terakhir, kritik yang disampaikan sejatinya masih dalam batas wajar dan sangat terukur, sehingga tidak akan menggoyahkan stabilitas pemerintahan Jokowi.

Ketiga kader itu sebatas ingin memposisikan diri bahwa partai mereka hadir sebagai pembela rakyat dalam penanganan pandemi.

“Posisioning ini perlu ditanamkan ke masyarakat untuk kepentingan Pileg dan Pilpres 202," tutur dekan Fikom IISIP Jakarta 1996 hingga 1999 ini.

Oleh karena itu, kritik mereka lebih berorientasi untuk kepentingan Puan Maharani pada Pilpres 2024 dan PDIP. Yaitu untuk mengerek popularitas dan elektabilitas Puan dan partainya.

"PDIP, meskipun elektabilitasnya masih tertinggi, namun trennya terus menurun. Hal ini tampaknya membuat PDIP mulai gelisah," ucapnya.

"Puan yang digadang-gadang akan menjadi capres pada Pilpres 2024, elektabilitasnya juga masih sangat rendah. Hal ini juga meresahkan elit partai PDIP," demikian Jamiluddin.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya