Berita

Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Jamiluddin Ritonga: Kritik PDIP Hanya Basa-basi, Tujuannya Menggerek Elektabilitas Partai dan Puan

JUMAT, 06 AGUSTUS 2021 | 08:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritik pada kader PDI Perjuangan pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sekadar basa-basi. Tujuannya untuk mencitrakan bahwa mereka masih berada di posisi yang pro dengan rakyat.

Begitu kata analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menanggapi aksi kader PDIP seperti Puan Maharani, Effendi Simbolon, dan Masinton Pasaribu yang melayangkan kritik pada pemerintah atas penanganan pandemi.

Menurutnya, kritik yang disampaikan sebenarnya masih dalam rambu-rambu partai pendukung pemerintah.


“Kritik yang mereka layangkan hanya basa-basi untuk mengecoh masyarakat yang seolah-olah pro rakyat," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Jumat (6/8).

Kritik kader PDIP ingin mengesankan bahwa Jokowi selama ini terlalu mendengarkan Menko Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Panjaitan ketimbang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Namun demikian, meski terdengar nyaring dalam beberapa hari terakhir, kritik yang disampaikan sejatinya masih dalam batas wajar dan sangat terukur, sehingga tidak akan menggoyahkan stabilitas pemerintahan Jokowi.

Ketiga kader itu sebatas ingin memposisikan diri bahwa partai mereka hadir sebagai pembela rakyat dalam penanganan pandemi.

“Posisioning ini perlu ditanamkan ke masyarakat untuk kepentingan Pileg dan Pilpres 202," tutur dekan Fikom IISIP Jakarta 1996 hingga 1999 ini.

Oleh karena itu, kritik mereka lebih berorientasi untuk kepentingan Puan Maharani pada Pilpres 2024 dan PDIP. Yaitu untuk mengerek popularitas dan elektabilitas Puan dan partainya.

"PDIP, meskipun elektabilitasnya masih tertinggi, namun trennya terus menurun. Hal ini tampaknya membuat PDIP mulai gelisah," ucapnya.

"Puan yang digadang-gadang akan menjadi capres pada Pilpres 2024, elektabilitasnya juga masih sangat rendah. Hal ini juga meresahkan elit partai PDIP," demikian Jamiluddin.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya