Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/Net
Kritik pada kader PDI Perjuangan pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sekadar basa-basi. Tujuannya untuk mencitrakan bahwa mereka masih berada di posisi yang pro dengan rakyat.
Begitu kata analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menanggapi aksi kader PDIP seperti Puan Maharani, Effendi Simbolon, dan Masinton Pasaribu yang melayangkan kritik pada pemerintah atas penanganan pandemi.
Menurutnya, kritik yang disampaikan sebenarnya masih dalam rambu-rambu partai pendukung pemerintah.
“Kritik yang mereka layangkan hanya basa-basi untuk mengecoh masyarakat yang seolah-olah pro rakyat," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Jumat (6/8).
Kritik kader PDIP ingin mengesankan bahwa Jokowi selama ini terlalu mendengarkan Menko Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Panjaitan ketimbang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Namun demikian, meski terdengar nyaring dalam beberapa hari terakhir, kritik yang disampaikan sejatinya masih dalam batas wajar dan sangat terukur, sehingga tidak akan menggoyahkan stabilitas pemerintahan Jokowi.
Ketiga kader itu sebatas ingin memposisikan diri bahwa partai mereka hadir sebagai pembela rakyat dalam penanganan pandemi.
“Posisioning ini perlu ditanamkan ke masyarakat untuk kepentingan Pileg dan Pilpres 202," tutur dekan Fikom IISIP Jakarta 1996 hingga 1999 ini.
Oleh karena itu, kritik mereka lebih berorientasi untuk kepentingan Puan Maharani pada Pilpres 2024 dan PDIP. Yaitu untuk mengerek popularitas dan elektabilitas Puan dan partainya.
"PDIP, meskipun elektabilitasnya masih tertinggi, namun trennya terus menurun. Hal ini tampaknya membuat PDIP mulai gelisah," ucapnya.
"Puan yang digadang-gadang akan menjadi capres pada Pilpres 2024, elektabilitasnya juga masih sangat rendah. Hal ini juga meresahkan elit partai PDIP," demikian Jamiluddin.
