Berita

Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Jamiluddin Ritonga: Kritik PDIP Hanya Basa-basi, Tujuannya Menggerek Elektabilitas Partai dan Puan

JUMAT, 06 AGUSTUS 2021 | 08:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritik pada kader PDI Perjuangan pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sekadar basa-basi. Tujuannya untuk mencitrakan bahwa mereka masih berada di posisi yang pro dengan rakyat.

Begitu kata analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menanggapi aksi kader PDIP seperti Puan Maharani, Effendi Simbolon, dan Masinton Pasaribu yang melayangkan kritik pada pemerintah atas penanganan pandemi.

Menurutnya, kritik yang disampaikan sebenarnya masih dalam rambu-rambu partai pendukung pemerintah.

“Kritik yang mereka layangkan hanya basa-basi untuk mengecoh masyarakat yang seolah-olah pro rakyat," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Jumat (6/8).

Kritik kader PDIP ingin mengesankan bahwa Jokowi selama ini terlalu mendengarkan Menko Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Panjaitan ketimbang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Namun demikian, meski terdengar nyaring dalam beberapa hari terakhir, kritik yang disampaikan sejatinya masih dalam batas wajar dan sangat terukur, sehingga tidak akan menggoyahkan stabilitas pemerintahan Jokowi.

Ketiga kader itu sebatas ingin memposisikan diri bahwa partai mereka hadir sebagai pembela rakyat dalam penanganan pandemi.

“Posisioning ini perlu ditanamkan ke masyarakat untuk kepentingan Pileg dan Pilpres 202," tutur dekan Fikom IISIP Jakarta 1996 hingga 1999 ini.

Oleh karena itu, kritik mereka lebih berorientasi untuk kepentingan Puan Maharani pada Pilpres 2024 dan PDIP. Yaitu untuk mengerek popularitas dan elektabilitas Puan dan partainya.

"PDIP, meskipun elektabilitasnya masih tertinggi, namun trennya terus menurun. Hal ini tampaknya membuat PDIP mulai gelisah," ucapnya.

"Puan yang digadang-gadang akan menjadi capres pada Pilpres 2024, elektabilitasnya juga masih sangat rendah. Hal ini juga meresahkan elit partai PDIP," demikian Jamiluddin.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Paspampres Buka Suara soal Marhan Harahap Meninggal saat akan Salat Jumat

Rabu, 20 Maret 2024 | 10:50

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya