Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Stok Vaksin Covid-19 Tidak Cukup, PKS: Pemerintah Harus Punya Strategi Penuhi Kebutuhan Rakyat

KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 | 17:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan kebutuhan vaksin virus corona baru (Covid-19) bagi masyarakat.

Hal itu menyusul pengakuan Bio Farma soal pasokan vaksin Covid-19 yang tidak mencukupi hingga mengejar percepatan vaksinasi dari target 1 juta suntikan per hari.

"Pemerintah harus memiliki strategi dan upaya ekstra guna mencukupi kebutuhan vaksin. Lakukan percepatan pengadaan vaksin, antara lain melalui skema vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya," kata anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, Kamis (5/8).


Selain itu, Netty juga meminta pemerintah untuk mengoptimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis.

"Bagaimana pemerintah mewujudkan target 3-5 juta dosis suntikan per hari, jika stok vaksin kurang? Bahkan beberapa daerah sudah mengeluhkan kekosongan vaksin," ujar Ketua Satgas Covid-19 Fraksi PKS di DPR RI ini.

"Jangan sampai kekosongan vaksin menjadi hambatan dalam percepatan herd immunity," imbuh Netty menegaskan.

Lebih lanjut, Politikus PKS ini meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap proses distribusi vaksin Covid-19 di sejumlah daerah yang dikabarkan mulai menipis dan habis.

Ia berharap, masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah.

"Pastikan penyaluran vaksin merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas atau public health (kesehatan masyarakat), bukan pada ekonomi maupun politik. Jangan  salahgunakan distribusi vaksin pada hal-hal selain kepentingan kesehatan masyarakat. Prioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya