Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Stok Vaksin Covid-19 Tidak Cukup, PKS: Pemerintah Harus Punya Strategi Penuhi Kebutuhan Rakyat

KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 | 17:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan kebutuhan vaksin virus corona baru (Covid-19) bagi masyarakat.

Hal itu menyusul pengakuan Bio Farma soal pasokan vaksin Covid-19 yang tidak mencukupi hingga mengejar percepatan vaksinasi dari target 1 juta suntikan per hari.

"Pemerintah harus memiliki strategi dan upaya ekstra guna mencukupi kebutuhan vaksin. Lakukan percepatan pengadaan vaksin, antara lain melalui skema vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya," kata anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, Kamis (5/8).


Selain itu, Netty juga meminta pemerintah untuk mengoptimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis.

"Bagaimana pemerintah mewujudkan target 3-5 juta dosis suntikan per hari, jika stok vaksin kurang? Bahkan beberapa daerah sudah mengeluhkan kekosongan vaksin," ujar Ketua Satgas Covid-19 Fraksi PKS di DPR RI ini.

"Jangan sampai kekosongan vaksin menjadi hambatan dalam percepatan herd immunity," imbuh Netty menegaskan.

Lebih lanjut, Politikus PKS ini meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap proses distribusi vaksin Covid-19 di sejumlah daerah yang dikabarkan mulai menipis dan habis.

Ia berharap, masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah.

"Pastikan penyaluran vaksin merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas atau public health (kesehatan masyarakat), bukan pada ekonomi maupun politik. Jangan  salahgunakan distribusi vaksin pada hal-hal selain kepentingan kesehatan masyarakat. Prioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya