Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo/Net
Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menjadi target penyelidikan Departemen Luar Negeri setelah kedapatan mendapat wiski senilai 5.800 dolar AS atau setara dengan Rp 83 juta dari pemerintah Jepang.
Sebuah dokumen pemerintah yang dipublikasikan pada Rabu (4/8) menunjukkan departemen saat ini tengah menyelidiki keberadaan botol wiski tersebut.
Berdasarkan pemberitahuan dari Kantor Kepala Protokol Departemen Luar Negeri pada 22 Juli, botol wiski itu diberikan kepada Pompeo oleh pemerintah Jepang pada 24 Juni 2019.
Dikutip dari
Reuters, barang itu akan dimasukkan ke dalam Daftar Federal sebagai "Disposisi Tidak Diketahui" pada Kamis (5/8).
"Departemen sedang menyelidiki masalah ini," ujar pemberitahuan itu.
Penyelidikan mengenai botol wiski pertama kali dilaporkan oleh New York Times (NYT). Dalam laporannya, NYT menyebut Pompeo kemungkinan mendapat botol wiski itu saat mengunjungi Arab Saudi pada 24 Juni 2019 dan bertemu pejabat Jepang.
Namun mengutip dua sumber, laporan itu menyebut pejabat AS tidak pernah dibayar untuk hadiah tersebut.
Menurut aturan, pejabat AS hanya diizinkan untuk menyimpan hadiah dengan nilai kurang dari 390 dolar AS. Jika mereka ingin menyimpan hadiah lebih dari nilai itu, mereka harus membelinya.
Sementara itu, pengacara Pompeo, William Burk mengatakan, mantan menlu itu tidak mengetahui mengenai penyelidikan yang dilakukan departemen.
"Tuan Pompeo tidak ingat menerima sebotol wiski dan tidak mengetahui apa yang terjadi padanya. Dia juga tidak mengetahui adanya penyelidikan tentang keberadaannya. Dia tidak tahu apa disposisi dari botol wiski ini," ujar Burk.
Selain terlibat skandal botol wiski, Pompeo juga sempat dituduh melanggar etika penggunaan sumber daya yang didanai pembayar pajak pada April. Ia dan istrinya disebut sudah meminta karyawan Departemen Luar Negeri untuk melaksanaan tugas pribadi sebanyak lebih dari 100 kali.
Pompeo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS pada masa pemerintahan Donald Trump. Ia dipandang sebagai salah satu dari segelintir Partai Republik dengan ambisi mencalonkan diri sebagai presiden untuk 2024.
