Berita

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

Kehilangan Mayoritas di Parlemen, PM Muhyiddin Menghadap Yang Dipertuan Agung

RABU, 04 AGUSTUS 2021 | 11:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kisruh politik Malaysia berlanjut setelah Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) mengklaim Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kehilangan mayoritas di parlemen. Sebagai tindak lanjut, Muhyiddin mengunjungi Yang Dipertuan Agung.

Dari laporan Bernama, Muhyiddin sudah meninggalkan kediamannya pada Rabu (4/8) pukul 10.49 pagi waktu setempat untuk bertemu dengan Yang Dipertuan Agung Al Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

Sehari sebelumnya, Selasa (3/8), Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengklaim pihaknya telah mengumpulkan cukup banyak pernyataan resmi dari anggota parlemen partai yang menarik dukungan mereka untuk Muhyiddin. Dengan demikian, Muhyiddin telah kehilangan mayoritas parlemen.


Ia juga mengatakan, pernyataan resmi itu juga telah disampaikan kepada Yang Dipertuan Agung.

"Terdapat cukup jumlah pernyataan resmi oleh anggota parlemen UMNO yang menyatakan penarikan dukungan mereka untuk Tan Sri Mahiaddin Md Yasin, telah disampaikan kepada raja, sehingga menunjukkan bahwa kepemimpinannya telah kehilangan mayoritas, dan dia telah kehilangan legitimasinya sebagai perdana menteri," klaim Ahmad Zahid.

Pernyataan Ahmad Zahid merujuk pada nama resmi perdana menteri, yaitu Mahiaddin Md Yassin, meski ia dikenal sebagai Muhyiddin Yassin.

“Tan Sri Mahiaddin Md Yasin harus bertanggung jawab atas kegagalan pemerintah dan penolakannya untuk mematuhi keputusan raja dengan mengundurkan diri sebagai perdana menteri secara terhormat,” tambahnya.

Pada hari yang sama, Menteri Energi Shamsul Anar Nasarah yang berasal dari UMNO juga telah mengundurkan diri dengan alasan pertimbangan partai.

Kisruh politik di Malaysia kembali memanas ketika Muhyiddin mengangkat Ismail Sabri Yaakob dari UMNO sebagai wakil perdana menteri dan Hishammuddin Hussein dari partai yang sama sebagai menteri senior.

Penunjukkan itu dilakukan ketika UMNO mempertimbangkan diri untuk mundur dari koalisi Perikatan Nasional yang sudah terpecah sejak tahun lalu.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya