Kesampingkan Janji-janji Junta, AS Ingin ASEAN Lebih Tegas Soal Myanmar

Komitmen junta Myanmar untuk mengadakan pemilu dan mengakhiri keadaan darurat dua tahun ke depan tidak dipandang baik oleh Amerika Serikat (AS).

Washington menganggap janji-janji tersebut hanya upaya junta untuk mengulur waktu. Sehingga, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meminta ASEAN untuk bergerak lebih tegas, dan mendorong ditunjuknya seorang utusan.

Hal itu disampaikan Blinken ketika berpartisipasi dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN secara virtual pada Senin (2/8).

Menjelang pertemuan menlu ASEAN, kepala junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mengumumkan janji untuk mengadakan pemilu dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023. Sebelumnya, junta sendiri berjanji untuk memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun sejak dimulainya kudeta pada 1 Februari.

Seorang pejabat senior AS mengatakan, pengumuman seharusnya menjadi peringatan bagi ASEAN untuk berupaya lebih keras.

"Jelas bahwa junta Burma hanya mengulur waktu dan ingin terus memperpanjang kalender demi keuntungannya sendiri," ujar pejabat tersebut, seperti dikutip Channel News Asia.

"Semakin banyak alasan mengapa ASEAN harus terlibat dalam hal ini," tambahnya, sembari menekankan pentingnya implementasi lima poin konsensus ASEAN yang juga telah disepakati Myanmar.

Dalam KTT ASEAN bulan April, para pemimpin negara-negara anggota telah menyepakati lima poin konsensus untuk menyelesaikan krisis Myanmar.

Kelima poin tersebut meliputi penghentian kekerasan, dimulainya dialog, mediasi oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal ASEAN, bantuan kemanusiaan, dan dikirimnya utusan khusus ASEAN.

Sejauh ini implementasi dari poin-poin tersebut belum dilakukan dengan optimal. Hal ini juga disoroti oleh Menlu RI Retno Marsudi dalam pernyataannya dalam pertemuan pada Senin.

"100 hari sudah berlalu sejak ASEAN Leaders' Meeting di Jakarta. Saya terus terang menyampaikan sampai saat ini tidak terjadi perkembangan yang signifikan dalam implementasi lima poin konsensus," ujarnya.