Berita

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern ketika mengikuti upacara tradisional Samoa, Ifoga/Net

Dunia

Lewat Upacara Tradisional, PM Jacinda Ardern Minta Maaf atas Diskriminasi Komunitas Pasifik pada 1970-an

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah permintaan maaf disampaikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern atas peristiwa kelam pada 1970-an yang menargetkan para imigran yang mayoritas dari negara-negara Pafisik.

Ketika itu aparat Selandia Baru kerap menggerebek dan mengusir paksa pekerja imigran dari Pasifik yang visanya sudah habis. Sementara mereka yang berusaha memperpanjang visa akan ditindak.

Di sisi lain, para imigran Eropa yang melakukan hal serupa tidak mengalami kekerasan.


Peristiwa yang terjadi dari 1974 hingga 1976 itu disebut dengan Dawn Raids, lantaran kerap terjadi pada pagi hari. Itu terjadi ketika ekonomi Selandia Baru mengalami keterpurukan.

Setelah lebih dari empat dekade berlalu, sebuah permintaan maaf kepada komunitas Pafisik diberikan pada Minggu (1/8). Permintaan maaf dilakukan selama Ifoga atau upacara tradisional Samoa, di mana orang-orang meminta pengampunan. Beberapa menteri dan anggota parlemen kemudian menutupi Ardern dengan tiker, yang kemudian disingkirkan oleh anggota komunitas Pasifik.

"Hari ini saya mewakili pemerintah Selandia Baru menawarkan permintaan maaf resmi dan tanpa pamrih kepada komunitas Pasifik atas penerapan UU imigrasi yang diskriminatif pada 1970-an yang menyebabkan peristiwa Dawn Raids," ujar Ardern, seperti dikutip Reuters.

Ardern mengatakan anggota komunitas Pasifik terus menderita dan membawa bekas luka dari serangan tersebut.

"Pemerintah menyatakan kesedihan dan penyesalannya bahwa Dawn Raids dan pemeriksaan polisi ini terjadi," tambahnya.

Sebagai bagian dari permintaan maaf resminya, Ardern mengatakan Selandia Baru akan memberikan 2,1 juta dolar Selandia Baru untuk beasiswa akademik dan kejuruan bagi komunitas Pasifik, serta 1 juta dolar AS untuk beasiswa kepemimpinan bagi kaum muda dari Samoa, Tonga, Fiji dan Tuvalu.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya