Berita

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern ketika mengikuti upacara tradisional Samoa, Ifoga/Net

Dunia

Lewat Upacara Tradisional, PM Jacinda Ardern Minta Maaf atas Diskriminasi Komunitas Pasifik pada 1970-an

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah permintaan maaf disampaikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern atas peristiwa kelam pada 1970-an yang menargetkan para imigran yang mayoritas dari negara-negara Pafisik.

Ketika itu aparat Selandia Baru kerap menggerebek dan mengusir paksa pekerja imigran dari Pasifik yang visanya sudah habis. Sementara mereka yang berusaha memperpanjang visa akan ditindak.

Di sisi lain, para imigran Eropa yang melakukan hal serupa tidak mengalami kekerasan.


Peristiwa yang terjadi dari 1974 hingga 1976 itu disebut dengan Dawn Raids, lantaran kerap terjadi pada pagi hari. Itu terjadi ketika ekonomi Selandia Baru mengalami keterpurukan.

Setelah lebih dari empat dekade berlalu, sebuah permintaan maaf kepada komunitas Pafisik diberikan pada Minggu (1/8). Permintaan maaf dilakukan selama Ifoga atau upacara tradisional Samoa, di mana orang-orang meminta pengampunan. Beberapa menteri dan anggota parlemen kemudian menutupi Ardern dengan tiker, yang kemudian disingkirkan oleh anggota komunitas Pasifik.

"Hari ini saya mewakili pemerintah Selandia Baru menawarkan permintaan maaf resmi dan tanpa pamrih kepada komunitas Pasifik atas penerapan UU imigrasi yang diskriminatif pada 1970-an yang menyebabkan peristiwa Dawn Raids," ujar Ardern, seperti dikutip Reuters.

Ardern mengatakan anggota komunitas Pasifik terus menderita dan membawa bekas luka dari serangan tersebut.

"Pemerintah menyatakan kesedihan dan penyesalannya bahwa Dawn Raids dan pemeriksaan polisi ini terjadi," tambahnya.

Sebagai bagian dari permintaan maaf resminya, Ardern mengatakan Selandia Baru akan memberikan 2,1 juta dolar Selandia Baru untuk beasiswa akademik dan kejuruan bagi komunitas Pasifik, serta 1 juta dolar AS untuk beasiswa kepemimpinan bagi kaum muda dari Samoa, Tonga, Fiji dan Tuvalu.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya