Berita

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern ketika mengikuti upacara tradisional Samoa, Ifoga/Net

Dunia

Lewat Upacara Tradisional, PM Jacinda Ardern Minta Maaf atas Diskriminasi Komunitas Pasifik pada 1970-an

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah permintaan maaf disampaikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern atas peristiwa kelam pada 1970-an yang menargetkan para imigran yang mayoritas dari negara-negara Pafisik.

Ketika itu aparat Selandia Baru kerap menggerebek dan mengusir paksa pekerja imigran dari Pasifik yang visanya sudah habis. Sementara mereka yang berusaha memperpanjang visa akan ditindak.

Di sisi lain, para imigran Eropa yang melakukan hal serupa tidak mengalami kekerasan.


Peristiwa yang terjadi dari 1974 hingga 1976 itu disebut dengan Dawn Raids, lantaran kerap terjadi pada pagi hari. Itu terjadi ketika ekonomi Selandia Baru mengalami keterpurukan.

Setelah lebih dari empat dekade berlalu, sebuah permintaan maaf kepada komunitas Pafisik diberikan pada Minggu (1/8). Permintaan maaf dilakukan selama Ifoga atau upacara tradisional Samoa, di mana orang-orang meminta pengampunan. Beberapa menteri dan anggota parlemen kemudian menutupi Ardern dengan tiker, yang kemudian disingkirkan oleh anggota komunitas Pasifik.

"Hari ini saya mewakili pemerintah Selandia Baru menawarkan permintaan maaf resmi dan tanpa pamrih kepada komunitas Pasifik atas penerapan UU imigrasi yang diskriminatif pada 1970-an yang menyebabkan peristiwa Dawn Raids," ujar Ardern, seperti dikutip Reuters.

Ardern mengatakan anggota komunitas Pasifik terus menderita dan membawa bekas luka dari serangan tersebut.

"Pemerintah menyatakan kesedihan dan penyesalannya bahwa Dawn Raids dan pemeriksaan polisi ini terjadi," tambahnya.

Sebagai bagian dari permintaan maaf resminya, Ardern mengatakan Selandia Baru akan memberikan 2,1 juta dolar Selandia Baru untuk beasiswa akademik dan kejuruan bagi komunitas Pasifik, serta 1 juta dolar AS untuk beasiswa kepemimpinan bagi kaum muda dari Samoa, Tonga, Fiji dan Tuvalu.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya