Jenderal Min Aung Hlaing Janjikan Pemilu Myanmar, Keadaan Darurat Diperpanjang Hingga 2023

  Setelah setengah tahun melakukan kudeta, militer Myanmar menjanjikan kembali perdamaian dengan dimulainya pemilu dan siap bekerja bersama ASEAN.

Penguasa militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing mengumumkan akan mengakhiri keadaan darurat pada Agustus 2023.

"Kami akan menyelesaikan keadaan darurat pada Agustus 2023. Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multipartai tanpa gagal," ujarnya dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Minggu (1/8).

Dengan pengumuman tersebut, Min Aung Hlaing telah memperpanjang tenggat waktu keadaan darurat selama satu tahun yang diumumkan militer beberapa hari setelah kudeta.

“Myanmar siap menggarap kerjasama dalam kerangka ASEAN termasuk dialog dengan Utusan Khusus ASEAN di Myanmar,” tambahnya, seperti dikutip Channel News Asia.

Pada hari yang sama dengan pengumuman tersebut, aksi protes kecil muncul di beberapa titik di Myanmar.

Sementara itu, para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada Senin (2/8) guna membahas utusan khusus untuk menangani krisis Myanmar.

Junta militer melakukan kudeta pada 1 Februari, menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Dua bulan setelahnya, ASEAN mencapai lima poin konsensus, salah satunya terkait utusan khusus.

Menteri Luar Negeri Brunei, Erywan Yusof, mengatakan keputusan akhir mengenai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar diharapkan akan dibuat pada Senin.

"Tanpa utusan yang memimpin, sangat sulit untuk mengatasi situasi di Myanmar," ujarnya.

Erywan secara terbuka menegaskan bahwa dia adalah salah satu dari empat kandidat.

Para diplomat mengatakan yang lainnya adalah Wakil Menteri Luar Negeri Thailand Weerasak Footrakul, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda dan diplomat veteran Malaysia Razali Ismail.