Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin/Ist

Politik

Semprot Kominfo, Nurul Arifin: Program ASO Jangan Bebani Rakyat, Apalagi Ambil Untung

SABTU, 31 JULI 2021 | 16:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sosialisasi TV Digital yang digaungkan Kementerian Komunikasi dan Informatika belakangan ini tidak menunjukkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat saat ini.

Secara khusus, anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin mengkritik sosialisasi Direktur Penyiaran, Direktorat Jenderal PPI, Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia yang menganjurkan pembelian Set Top Box (STB) pada produk tertentu. Misalnya seperti STB yang terdapat tulisan DVB-T2 dengan tanda atau tulisan “Siap Digital”.

Parahnya, Kominfo secara gamblang mengarahkan masyarakat membeli produk tertentu merek STB yang bersertifikat Kominfo. Seperti Nexmedia (NA1300/DVB-T2 MPEG4 HD), Polytron (PDV 600T2), Ichiko (8000HD), Akari (ADS-2230, ADS-168 dan ADS-210), Venus (Brio), Tanaka (T2), Matrix (Apple), Evercoss (STB1).


Padahal, keputusan pemerintah untuk menghentikan siaran TV analog untuk beralih ke siaran TV digital dalam program ASO (analog switch off) pada 17 Agustus ditekankan agar tidak membebani masyarakat.

“Kominfo ini tidak konsisten. Saat pembahasan RUU Cipta Kerja, dikatakan set top box diberikan gratis. Sekarang malah kesannya mengambil keuntungan dari pengadaan set top box ini,” kritik Nurul Arifin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7).

Keputusan Kemenkominfo ini pun menunjukkan ketidakpekaan atas kesulitan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Kominfo sama sekali tidak peka. Televisi merupakan satu-satunya hiburan rakyat. Saat ini masih banyak masyarakat yang hanya punya TV analog,” sesal Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Oleh karenanya, Nurul Arifin meminta kepada Kementerian di bawah kendali Johnny G Plate itu untuk tidak memaksa masyarakat membeli STB yang seharusnya diberikan secara gratis.

"Sebaiknya program ini ditunda dulu sampai reda pandemi. Jangan ambil keuntungan di tengah kesulitan yang sedang dihadapi rakyat," tandasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya