Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Ist

Politik

Demokrat: Penanganan Covid-19 Butuh Political Will Jokowi pada Kesehatan, Bukan Infrastruktur

SABTU, 31 JULI 2021 | 16:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan ketegasan seorang presiden dalam mengambil keputusan terbaik. Selain ketegasan, yang tak kalah penting adalah kemauan politik pemerintah yang mengutamakan keselamatan rakyat.

"Kunci utamanya sekarang ini adalah political will pemerintah untuk memberikan porsi kesehatan sebagai prioritas utama, bukan infrastruktur," kata Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, Chairul Yaqin Hidayat dikutip dari akun Twitternya, Sabtu (31/7).

Dalam hal ini, dibutuhkan kerelaan dari presiden untuk mengalihkan proyek infrastruktur yang selama ini menjadi andalan Jokowi selama menjabat sejak periode pertama.

"Tenang saja pak, kalau tertunda proyek ini, presiden berikutnya akan melanjutkan. Jangan takut kelak diteriaki 'mangkrak'," celoteh Chairul.

Political will lain yang harus ditunjukkan Presiden Jokowi adalah dengan menindak tegas para 'pemain' yang berusaha mengambil untung di tengah pagebluk corona.

"Bagaimana para 'pemburu rente' kesehatan rakyat bisa dipangkas/diminimalisir atau bahkan syukur-syukur dihillangkan. Kemudian bagaimana persamaan frame antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan pandemi juga penting," tuturnya.

Bila pemerintahan Jokowi mampu mengatasi problem mendasar penanganan pandemi ii, maka bukan tidak mungkin bencana kesehatan yang telah berjalan sejak awal tahun 2020 ini bisa cepat terselesaikan.

"Problem teknis insyaallah selesai jika problem-problem mendasar tersebut bisa diatasi, sehingga fokus anggaran juga jelas, nakes bisa dioptimalkan, obat-obatan non-vaksin bisa murah dan mudah didapat, swab test PCR jadi murah," tutupnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya