Program vaksinasi Covid-19 secara massal/Ist
Kasus Covid-19 yang meledak usai libur lebaran hingga kini terlihat tidak tertangani dengan baik meski beragam kebijakan telah dilakukan pemerintah, mulai dari pemberlakuan PPKM hingga vaksinasi massal.
Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto, menuturkan, masih tingginya kasus Covid-19 tak bisa dilepaskan dari buruknya komunikasi pemerintah ke publik.
Bagi Hery, terlalu banyak pihak yang berbicara seputar Covid-19, PPKM, dan vaksinasi sehingga membuat kebingungan publik.
"Harus ada pembenahan komunikasi. Cara komunikasi pemerintah masih lemah. Penegakan hukum juga harus tegas," kata Hery dalam diskusi virtual Moya Institute bertema 'PPKM dan Vaksin untuk Indonesia Bangkit dari Pandemi', Jumat (30/7).
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti menyebutkan, penanggulangan Covid-19 harus dilakukan secara umum, tidak bisa sepihak atau bahkan memilih-milih seseorang.
"Masalah soal penegakan hukum. Ada kalanya ketika aparat behadapan dengan urusan berkaitan keagamaan, penegak hukum jadi tidak berdaya. Ini dilematis. Tiba-tiba penegak hukum jadi lemah, ini bahaya," jelas Abdul Muti.
Publik figur Tanah Air, Ramzi yang turut menjadi pembicara diskusi tersebut mengemukakan, alasan lain yang tak kalah penting adalah masih kuatnya fanatisme suasana capres pada Pilpres 2019 lalu yang membuat terhambatnya penanganan Covid-19.
"Covid ditarik-tarik ke masa lalu soal Pilpres. Sentimen dua belah pendukung capres masih kuat. Salah satu pendukung Capres tidak percaya Covid, lalai tidak jaga protokol kesehatan, tidak percaya vaksin," ujar Ramzi.
Begitu pula tentang PPKM. Ramzi melihat ada pihak-pihak yang sengaja memainkan narasi negatif bahwa kebijakan tersebut berdampak pada kesulitan ekonomi masyarakat kelas bawah.
"Tapi ada juga elite yang tidak satu komando, istilahnya dalam ucapan maupun implementasi. Yang satu bilang begini, satu lagi bilang begitu. Termasuk proses hukum sanksi PPKM terasa tebang pilih," demikian Ramzi.
