Demokrasi Kini Melemah, TNI Jangan Dilibatkan Tugas di Luar Pertahanan Negara

Pelemahan terhadap demokrasi dan reformasi 1998 telah terjadi dewasa ini.

Hal itu antara lain ditandai dengan sikap aparat Polisi, TNI, dan Satpol PP menggunakan diskresi ketat, bahkan melakukan intimidasi terhadap rakyat dengan dalil protokol kesehatan (Prokes) di masa pandemi virus corona baru (Covid-19).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai, ada yang belum selesai dari reformasi 1998, terutama dalam hal Dwifungsi ABRI.

Menurutnya, TNI itu adalah institusi militer, polisi itu adalah institusi sipil yang dipersenjatai dan fungsi tugasnya ada dua yakni menegakkan ketertiban dan menegakkan hukum.

Sedangkan, TNI tugas utamanya hanya satu yaitu menjaga pertahanan negara Republik Indonesia dengan cara-cara militeristik.

"Itu pelemahan terhadap demokrasi. Pelemahan terhadap reformasi," kata Ray Rangkuti saat mengisi diskusi daring Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "PDIP dan 25 Tahun Tragedi Kudatuli" pada Kamis (29/7).

"Peristiwa akhir-akhir ini sangat memiriskan kita," imbuhnya.

Hal itu terjadi, kata Ray Rangkuti, antara lain karena proses profesionalisasi di tubuh Polisi masih tertahan.

Sementara di saat yang bersamaan proses deprofesionalisme di tubuh TNI juga semakin kuat mengancam.

"Ini dua ancaman sekaligus. Polisinya tidak direformasi, tidak diprofesionalisasi untuk betul-betul menjadi aparat penegak hukum dan aparat penertiban," tuturnya.

Ray menambahkan, yang terjadi akhir-akhir ini malah rakyat acap kali dikriminalisasi.

Sehingga, semakin makin jauh dari prinsip-prinsip dan pemahaman HAM.

Lalu, TNI sendirian semakin sering dipergunakan demi kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan pertahanan negara.

Atas dasar itu, Ray berharap ada reformasi di institut Korps Bhayangkara. Sebab, hal itu merupakan amanat dari reformasi 1998.  

"Ini benar-benar salah satu tugas yang harus betul-betul dibenahi kembali," pungkasnya.