Prediksi IMF tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 sangat mungkin jadi nyata, dan itu artinya Sri Mulyani harus turunkan lagi asumsi pertumbuhan yang dipakai dalam APBN, yaitu batas atas 4,5 persen menjadi 4,1 persen karena IMF pun turunkan ke angka 3,9 persen dari sebelumnya 4,3 persen.
Prediksi IMF per Juli 2021, pertumbuhan Indonesia jauh di bawah India (9,5 persen), Brazil (5,3 persen), Malaysia (4,7 persen) dan Filipina (5,4 persen). Indonesia sama dengan Pakistan (3,9 persen).
Koreksi IMF ini tentu berkaitan dengan pandemi Covid19 yang melonjak kembali di Indonesia. Tapi bagaimana pemerintah Indonesia mengendalikan pandemi, yang tentu itu berkaitan dengan dampaknya pada ekonomi, menjadi bagian dari analisa dalam proyeksi IMF.
Cara pemerintah Brazil dan India, yang sama dengan Indonesia mengalami lonjakan kasus baru akibat varian delta (Covid-19), menjadi kunci bagi ekonomi mereka bangkit kembali. Pukulan terhadap ekonomi akibat pandemi, bukan berarti kebijakan pengendalian pandemi menjadi setengah-setengah demi buru-buru gerakkan ekonomi lagi. Padahal pandeminya sendiri belum tuntas dan terkendali.
Secara umum, keberhasilan pengendalian pandemi akan ditentukan pada efektifitas pembatasan mobilitas warga dalam waktu tertentu secara ketat, disertai
testing,
tracing, tingkat penularan, tingkat kematian dan program vaksinasi yang memenuhi jumlah minimal sesuai
mandatory WHO.
Dalam hal pembatasan mobilitas, pemerintah Jokowi justru melonggarkan PPKM Darurat secara dini, tanpa mempertimbangkan indikator yang belum terpenuhi, misalnya jumlah
testing, rasio kematian, dan rasio penularan.
Jokowi hanya menyampaikan BOR (
bed occupancy rate atau ketersian tempat tidur) yang menurun, padahal itu belum diteliti lebih dalam apakah disebabkan makin banyak orang yang isoman (isolasi mandiri) di rumah karena tidak percaya atau takut tidak dapat rumah sakit.
Angka kasus yang menurun jelang PPKM Darurat berakhir, disebabkan karena
testing juga berkurang. Alhasil, kasus baru naik lagi di awal diberlakukannya pelonggaran dalam PPKM Level 4, yang bersamaan dengan
testing-nya juga bertambah.
Efektifitas pembatasan mobilitas warga juga akan ditentukan oleh adanya bantalan sosial yang dibutuhkan warga selama mobilitasnya dibatasi. Karena itu bantalan sosial ini tidak boleh terlambat, harus terdistribusi sebelum kebijakan pembatasan mobilitas warga diberlakukan. Jika tidak disertai bantalan sosial, maka kepatuhan warga akan rendah dan tentunya pengetatan mobilitas tidak efektif menurunkan penularan Covid-19.
Kedua, adalah alokasi anggaran untuk pembelian vaksin, dan anggaran untuk pelayanan kesehatan. Brazil misalnya, yang anggarkan pembelian vaksin 2021 lebih dari Rp 56 Triliun untuk penduduknya yang berjumlah sekitar 211 juta. Bandingkan dengan Indonesia yang anggarkan Rp 59,3 triliun untuk penduduknya yang berjumlah sekitar 271 juta. Seharusnya anggaran vaksin Indonesia sekitar Rp 71 triliun. Anggaran ini akan menggambarkan kesanggupan pemerintah dalam menghadapi lonjakan kasus berikutnya.
Ketiga, adalah efektifitas dalam anggaran. Misalnya pembelian vaksin, kapan datangnya dan tentunya kecepatan realisasi vaksinasinya, apa merk vaksinnya, ini akan menentukan keberhasilan dalam penanganan pandemi.
India misalnya, dapat susun anggaran 4,8 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 69,3 triliun) untuk target dua kali vaksinasi untuk 590 juta warganya. Ini sangat efisien.
Efisiensi anggaran di tengah pandemi ini penting agar optimal. Tidak optimal jika salah beli merk vaksin yang efikasi rendah atau ada benturan kepentingan.
Dalam hal efikasi, India gunakan vaksin yang lebih dulu masuk dalam daftar vaksin WHO seperti Covishield, Moderna, termasuk merk lokal Biological-E. Begitu juga Brazil gunakan Astrazeneca, Pfizer dan Moderna. Brazil izinkan gunakan Sinovac untuk masa darurat, tetapi untuk booster Brazil hanya izinkan dua merk yaitu Pfizer dan Astrazeneca.
Dalam hal efisiensi, anggaran pembelian vaksin sangat berpotensi terjadi benturan kepentingan, yang sudah juga disampaikan KPK RI.
Contoh di Brazil, pengadilan sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pembelian vaksin yang melibatkan presiden Bolsonaro. Seharusnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dapat meneliti lebih dalam kewajaran dalam harga pembelian vaksin Sinovac, yang dalam hal efikasi juga lebih rendah dari vaksin lainnya yang dibeli indonesia. Bahkan media
Reuters baru-baru ini memberitakan bahwa antibodi akan menurun dalam waktu enam bulan setelah dua kali vaksinasi Sinovac.
Singapura juga dapat dijadikan
benchmark harga vaksin. Misalnya harga vaksin mandiri harganya Rp 108 ribu. Bandingkan dengan vaksin mandiri di Indonesia, yang akhirnya dibatalkan pemerintah, yang capai Rp 321.000.
Realisasi pembayaraan pembelian vaksin sekitar Rp 10 triliun bukan uang yang sedikit. Maka jika Menkeu SMI dapat melakukan efisiensi dengan menjaga efikasi yang tetap tinggi, akan menjadikan efektifitas anggaran sebagai salah satu kunci sukses penanganan Pandemi Covid-19.
Untuk keputusan pembelian vaksin barangkali membutuhkan suatu Dewan Vaksin Nasional. Jangan sampai terjadi korupsi ala bansos juga terjadi pada pembelian vaksin dan vaksinasinya.
Gde Siriana Yusuf Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS)
