Berita

Webinar pembahasan pentingnya perlindungan data pribadi/Repro

Politik

RUU PDP Penting Untuk Mengejar Ketertinggalan Indonesia Soal Perlindungan Data Pribadi

RABU, 28 JULI 2021 | 01:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

DPR RI dan pemerintah sepakat masih perlu ada edukasi dan literasi tentang peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan data pribadi.

Oleh karenanya, kehadiran RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) diharapkan bisa menjadi instrumen hukum dalam kerangka regulasi.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator bertajuk Menumbuhkan Kesadaran Perlindungan Data Pribadi yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (27/7).


Anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha mengatakan, keamanan data pribadi di Indonesia sangat tertinggal dari negara-negara lain. Ia pun mencontohkan perlindungan data pribadi di Arab Saudi yang berjalan cukup baik.

"Di Arab Saudi, nomor rekening seseorang yang memiliki e-KTP sangat berguna dari dia lahir sampai meninggal. Begitu seseorang dinyatakan meninggal, maka pihak kerajaan langsung memblokir data pribadinya, terutama rekening tabungan," kata Tamliha dalam webinar tersebut.

Perlindungan data pribadi ini dinilai sangat penting dimiliki dan harus dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Politisi PPP ini berharap, RUU Perlindungan Data Pribadi bisa diselesaikan dengan baik antara DPR dengan pemerintah.

"Jangan sampai data pribadi itu mengurangi hak seseorang. Ada beberapa pasal didiskusikan secara komprehensif, misalnya jika ada pelanggaran terhadap lembaga atau seseorang akan dikenakan hukuman pidana," jelasnya.

Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kemenkominfo, Mariam F. Barata yang menjadi pembicara lain mengatakan, sejatinya masyarakat Indonesia sudah mengarah kepada transformasi digital. Hampir semua kegiatan bisa dilakukan melalui daring.

Mulai dari belanja daring serta penggunaan transportasi kini banyak menggunakan aplikasi daring. Hal ini kian meningkat di masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Untuk itu, lanjut Mariam, perlu ada kesiapan implementasi dari pengembangan ekosistem yang memahami terkait perlindungan data pribadi.

"Maka perlu adanya edukasi dan literasi tentangbagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bagaimana melindungi data pribadi," tegasnya.

Di sisi lain, Staf Khusus Wamentan, Khairi Fuady mendukung kehadiran RUU PDP. Hal ini untuk menjamin keamanan data agar terhindar dari kebocoran.

"Dulu, siapa yang menguasai minyak dan sumber daya alam, dia akan menguasai dunia. Kalau sekarang, siapa yang menguasai data mereka yang akan menguasai dunia," katanya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya