Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani/Net

Politik

Desak Pemerintah Lebih Serius, Puan Tidak Ingin Luar Jawa Jadi Episentrum Baru Covid-19

SELASA, 27 JULI 2021 | 18:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah diminta lebih serius menangani pandemi virus corona baru (Covid-19), terutama dalam mencegah potensi meluasnya penyebaran virus.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, salah satu yang perlu dilakukan pemerintah adalah mencegah daerah di luar Jawa dan Bali menjadi episentrum baru penularan Covid-19.

Sebab, penularan di beberapa daerah luar Jawa dan Bali, sudah mencapai 100 persen lebih dalam sepekan terakhir.


“Jangan sampai kejadian di Jawa sebulan terakhir ini terulang di luar Jawa. Dengan fasilitas kesehatan tidak sebaik di Jawa, penularan yang tinggi di luar Jawa akan sangat mengkhawatirkan,” kata Puan di Jakarta, Selasa (27/7).

Oleh karena itu, kata Puan, aparat pemerintah daerah harus melakukan pengawasan yang ketat di wilayahnya masing-masing, khususnya yang masuk zona merah atau yang melaksanakan PPKM Level 4.

“Karena sesiap apapun Faskesnya, kalau laju penularan di hulu tidak benar-benar diredam, pasien tetap tidak akan tertampung,” katanya.

Di samping itu, lanjut Ketua DPP PDI Perjuangan ini, testing dan tracing harus ditingkatkan secara masif per daerah.

Sebab, semakin cepat testing masif dilakukan, semakin cepat potret penyebaran kasus per daerah diketahui.

“Hal ini akan menjadi guidance bagi pemerintah dalam menetapkan policy di hulu dan hilir untuk melandaikan kasus,“ ujar Puan.

Selain testing dan tracing, kata Puan, pemerintah daerah juga harus menfasilitasi tempat isolasi terpusat.

Terlebih pasien yang memilih isoman, harus disertai pengawasan dari aparat setempat dan dukungan masyarakat.

Selain pengawasan, lanjutnya, pemerintah harus secepatnya melakukan mitigasi penularan Covid-19 di luar Jawa, yakni dengan menambah kapasitas faskes beserta tenaga kesehatannya, ketersediaan obat terapi Covid-19 dan juga oksigen.

“Obat terapi Covid-19 dan oksigen di luar Jawa tidak boleh langka seperti di Jawa,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya