Berita

Ilustrasi kampus Universitas Indonesia/Net

Politik

PP 75/2021 Cacat Formil, Dewan Gurubesar UI Minta Jokowi Segera Batalkan Statuta Baru

SELASA, 27 JULI 2021 | 08:25 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Polemik terhadap Peraturan Presiden 75/2021 tak lantas berakhir dengan pengunduran diri Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, dari jabatan Wakil Komisaris salah satu BUMN.

Kini muncul desakan dari Dewan Gurubesar (DGB) UI agar Presiden Joko Widodo tidak memberlakukan PP 75/2021 yang salah satu pasalnya membolehkan Rektor rangkap jabatan komisaris. DGB UI meminta PP No 68 Tahun 2013 kembali diberlakukan.

Melalui keterangan resminya yang ditandatangani Ketua DGB UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo dan Sekretaris Prof Indang Trihandini
pada 26 Juli 2021, PP 75/2021 disebutkan cacat formil.

Sebab telah terjadi penyimpangan prosedur dan tidak dipenuhinya asas keterbukaan dalam penyusunan PP 75/2021 sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Hal itu didasarkan kepada sejumlah dokumen kronologis yang dimiliki DGB UI dalam penyusunan RPP Statuta UI. Rapat penyusunan RPP Statuta UI ini menurut pihak DGB terakhir kali dilakukan pada 30 September 2020 di Kemendikbudristek. Ada 3 wakil DGB UI yang hadir dalam rapat tersebut.

Tiba-tiba, pada 19 Juli 2021, DGB UI menerima salinan PP 75/2021. Setelah diamati, DGB UI berkesimpulan bahwa penerbitan tersebut tanpa mengikuti proses pembahasan RPP.

Baik di internal UI bersama 3 organ lainnya, yaitu Rektor, MWA, dan SA, maupun rapat-rapat di Kemenristekdikti, di Kemkumham, dan di Sekretariat Negara, antara Oktober 2020 sampai terbitnya PP Juli 2021.

DGB UI pun kemudian melakukan inventarisasi masalah dalam PP 75/2021. Di antaranya Rektor berhak mengangkat/memberhentikan jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, Lektor Kepala & Guru Besar

Kemudian perubahan larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor dari ‘pejabat pada BUMN/BUMD’ menjadi ‘Direksi pada BUMN/BUMD’;
menghapus ketentuan bahwa pemilihan Rektor oleh MWA dilakukan oleh panitia yang berasal dari kelompok stakeholder UI dengan persyaratan tertentu, tapi menyerahkan sepenuhnya pada MWA.

Sehingga, berdasarkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah tersebut, DGB UI dalam rapat pleno 23 Juli 2021 telah memutuskan bahwa PP 75/2021 mengandung cacat materil.

"Oleh sebab itu dalam rangka menjaga martabat dan wibawa UI, DGB UI memohon kepada Presiden melalui Kementerian terkait untuk tidak memberlakukan PP 75/2021, dan kembali pada Statuta UI berdasarkan PP 68/2013," demikian pernyataan DGB UI dalam keterangan resmi yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/7).

Lebih lanjut, dalam rangka menjamin good university governance, menindaklanjuti surat tertanggal 24 Juli 2021 kepada tiga organ UI, DGB UI meminta segera diadakan pertemuan bersama untuk mempersiapkan penyusunan Statuta UI yang baru.

Termasuk yang akan dibahas dalam Statuta UI yang baru adalah kemungkinan pengalihan kewenangan antarorgan, yang tentu harus dibicarakan secara bersama di antara empat organ UI.

Pernyataan DGB UI ini disetujui oleh 41 Gurubesar lain. Antara lain Prof Adrianus Meliala, Prof Susanto Zuhdi, Eko K. Budiardjo, Prof Budi Anna Keliat, Prof Achmad Fauzi Kamal, Prof Ismail HD, dan Prof Multamia Lauder.

Populer

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Sentul City Sewa Preman Serobot Tanah Warga, RR: Pengusaha Berani Kurang Ajar karena Tahu Penguasa Gak Bela Rakyat

Jumat, 10 September 2021 | 01:37

Satu Suara, Menlu Meksiko, Indonesia, Korsel, Turki dan Australia Ajak Masyarakat Internasional Bantu Rakyat Afghanistan

Sabtu, 11 September 2021 | 15:36

Tito-Tjahjo Tukar Guling? Ray Rangkuti: Spekulasi PDIP Ingin Kontrol Plt Tidak Berlebihan

Rabu, 15 September 2021 | 21:22

Balas Ali Ngabalin, Ketum ProDEM: Prestasi Ko Apa, Jadi Penjilat Ko Bangga?

Senin, 13 September 2021 | 11:39

UPDATE

Di Sudan, Perusahaan China Gelembungkan Biaya Proyek Infrastruktur dan Suap Para Pejabat

Senin, 20 September 2021 | 08:16

China Larang Impor Cherimoya Taiwan, Sanksi Ekonomi Baru?

Senin, 20 September 2021 | 08:05

Tidak Terima Disentil Rocky Gerung, Ali Ngabalin: Kenapa Ngana Kalap Banget Sih Rock?

Senin, 20 September 2021 | 07:58

Pejabat Intel Benarkan Teori Israel Gunakan Robot Pembunuh untuk Menghabisi Nyawa Ilmuwan Iran Fakhrizadeh

Senin, 20 September 2021 | 07:34

Bukhori Yusuf Desak Polri Segera Tangkap Penyerang Tokoh Agama di Tangerang dan Makassar

Senin, 20 September 2021 | 07:27

Media Inggris: Pakta AUKUS Pernah Dibahas di KTT G7 Tapi Tanpa Sepengetahuan Macron

Senin, 20 September 2021 | 07:11

Partai Rusia Bersatu Amankan 41,17 Persen Suara dalam Pemilihan Duma Negara, Putin Bakal Berkuasa Lagi?

Senin, 20 September 2021 | 06:57

Diplomat: Justru Orang Eropa-lah yang Seharusnya Belajar dari Rusia tentang Apa Itu Demokrasi dan Pemilu

Senin, 20 September 2021 | 06:24

Aktivitas Pertambangan PT PBM Diduga Tanpa Amdal, GeRAK Aceh Barat Minta DLHK dan Penegak Hukum Bersikap Tegas

Senin, 20 September 2021 | 06:11

Abaikan Prancis yang Sakit Hati, Menlu Inggris Sambut Kemitraan AUKUS demi Keamanan dan Lapangan Kerja Baru

Senin, 20 September 2021 | 06:01

Selengkapnya