Berita

Anak-anak di Afghanistan/Net

Dunia

Jika Serangan Taliban Tak Dibendung, PBB Perkirakan Kematian Warga Sipil Afghanistan Capai Rekor

SELASA, 27 JULI 2021 | 07:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Memburuknya situasi di Afghanistan membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) khawatir. PBB bahkan memperingatkan akan adanya lonjakan kematian warga sipil jika serangan Taliban di Afghanistan tidak dihentikan.

Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) pada Senin (26/7) mengeluarkan laporan untuk mendokumentasikan korban sipil di negara tersebut selama paruh pertama 2021.

Selama enam bulan pertama tahun ini, sudah ada 1.659 warga sipil tewas dan 3.254 lainnya terluka. Angka itu meningkat 47 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.


Peningkatan korban sipil sangat tajam pada Mei dan Juni, atau ketika serangan Taliban semakin intens, dengan 783 warga sipil tewas dan 1.609 terluka.

Hampir setengah dari semua korban sipil merupakan perempuan dan anak-anak.

Diperkirakan angka akan terus meningkat, dan mencatat kematian tertinggi pada tahun ini.

"Jumlah warga sipil Afghanistan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan meninggal dan catat pada tahun ini jika peningkatan kekerasan tidak dibendung," ujar kepala UNAMA Deborah Lyons, seperti dimuat AFP.  

Menurut UNAMA, 64 persen korban sipil disebabkan oleh kelompok anti-pemerintah, termasuk 40 persen oleh Taliban dan hampir 9 persen oleh ISIS.

Pasukan Afghanistan dan pro-pemerintah juga ikut bertanggung jawab atas seperempat dari total kematian warga sipil.

"Saya memohon kepada para pemimpin Taliban dan Afghanistan untuk memperhatikan lintasan konflik yang suram dan mengerikan dan dampaknya yang menghancurkan terhadap warga sipil," tambah Lyons.

Kekerasan di Afghanistan telah meningkat sejak awal Mei, ketika Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mulai menarik pasukan dari negara tersebut.

Serangan Taliban yang semakin agresif juga membuat setengah dari total distrik di Taliban keluar dari kendali pemerintah.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya