Berita

Anak-anak di Afghanistan/Net

Dunia

Jika Serangan Taliban Tak Dibendung, PBB Perkirakan Kematian Warga Sipil Afghanistan Capai Rekor

SELASA, 27 JULI 2021 | 07:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Memburuknya situasi di Afghanistan membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) khawatir. PBB bahkan memperingatkan akan adanya lonjakan kematian warga sipil jika serangan Taliban di Afghanistan tidak dihentikan.

Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) pada Senin (26/7) mengeluarkan laporan untuk mendokumentasikan korban sipil di negara tersebut selama paruh pertama 2021.

Selama enam bulan pertama tahun ini, sudah ada 1.659 warga sipil tewas dan 3.254 lainnya terluka. Angka itu meningkat 47 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.


Peningkatan korban sipil sangat tajam pada Mei dan Juni, atau ketika serangan Taliban semakin intens, dengan 783 warga sipil tewas dan 1.609 terluka.

Hampir setengah dari semua korban sipil merupakan perempuan dan anak-anak.

Diperkirakan angka akan terus meningkat, dan mencatat kematian tertinggi pada tahun ini.

"Jumlah warga sipil Afghanistan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan meninggal dan catat pada tahun ini jika peningkatan kekerasan tidak dibendung," ujar kepala UNAMA Deborah Lyons, seperti dimuat AFP.  

Menurut UNAMA, 64 persen korban sipil disebabkan oleh kelompok anti-pemerintah, termasuk 40 persen oleh Taliban dan hampir 9 persen oleh ISIS.

Pasukan Afghanistan dan pro-pemerintah juga ikut bertanggung jawab atas seperempat dari total kematian warga sipil.

"Saya memohon kepada para pemimpin Taliban dan Afghanistan untuk memperhatikan lintasan konflik yang suram dan mengerikan dan dampaknya yang menghancurkan terhadap warga sipil," tambah Lyons.

Kekerasan di Afghanistan telah meningkat sejak awal Mei, ketika Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mulai menarik pasukan dari negara tersebut.

Serangan Taliban yang semakin agresif juga membuat setengah dari total distrik di Taliban keluar dari kendali pemerintah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya