Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena/Net

Politik

Melki Laka Lena: PPKM Sulit Berhasil Kalau Rakyat Dan Pemimpin Meremehkan Prokes

SENIN, 26 JULI 2021 | 05:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masyarakat diharapkan bisa mengindahkan berbagai aturan pemerintah dalam perpanjangan PPKM Level 4 dan 3 yang berlaku hingga 2 Agustus mendatang.

Kepatuhan masyarakat dalam menjalankan PPKM di sejumlah wilayah ini menjadi kunci agar ekonomi bisa kembali pulih.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena berkenaan dengan perpanjangan PPKM yang sudah diumumkan Presiden Joko Widodo pada Minggu malam (26/7).


Dalam perpanjangan PPKM tersebut, pemerintah sudah melakukan pelonggaran di beberapa sektor, mulai dari dibukanya pasar rakyat yang menjual sembako, pasar rakyat di luar sembako maksimal hingga pukul 15.00 WIB.

Kemudian pembukaan PKL, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, hingga bengkel kecil buka sampai pukul 21.00 WIB, serta izin pembukaan warung makan, lapak jajanan, dan sejenisnya hingga pukul 20.00 WIB dengan maksimal waktu makan 20 menit.

Menurut Melki Laka Lena, bila arahan ini bisa dijalankan dengan baik oleh masyarakat, maka upaya pengendalian Covid-19 bisa terwujud.

"Yang semua dilakukan ini kuncinya pada sektor hulu, yakni memastikan protokol kesehatan berjalan dan dilaksanakan tak hanya oleh masyarakat, tapi juga para pemimpin," kata Melki Laka Lena kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/7).

Hal itu penting untuk benar-benar dijakankan. Karena sejauh ini, politisi Partai Golkar ini masih melihat ada masyarakat dan beberapa pejabat abai terhadap protokol kesehatan.

Salah satu yang disorotinya adalah program vaksinasi di sejumlah daerah. Alih-alih sebagai program menguatkan imun, ia masih melihat adanya pelanggaran prokes.

"Di tempat vaksinasi harusnya dilakukan pembatasan. Tapi saya lihat di beberapa tempat masih tidak menjalankan prokes, ini masih perlu dirapikan lagi," tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya