Berita

Ilustrasi penerapan PPKM/Net

Nusantara

Masyakarat Keluar Rumah Untuk Cari Makan, HMI Sumut Desak Pemerintah Akhiri PPKM

JUMAT, 23 JULI 2021 | 22:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak pemerintah agar segera mengakhiri kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumatera Utara, M. Alwi Hasbi Silalahi mengingatkan pemerintah agar memberikan solusi konkret terkait penanganan virus corona baru (Covid-19).

Selain itu, HMI juga meminta pemerintah mengatasi berbagai dampak yang dialami masyarakat.


Pasalnya, kata Hasbi, banyak masyarakat khususnya pekerja harian yang terdampak langsung dari sisi ekonomi akibat kebijakan PPKM.

"Selama ini masyarakat disuruh berdiam di rumah, padahal mereka harus keluar mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat keluar bukan mau cari kaya, tapi cari makan," ujar Hasbi, Jumat (23/7).

Seperti halnya di Medan, kata dia, banyak pekerja dari luar kota yang sulit memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak bisa bekerja akibat adanya penyekatan mobilitas.

"Lebih baik kepolisian membuka border-border itu. Orang yang bekerja di Medan juga banyak yang berasal dari luar Medan. Bagaimana mereka mau memenuhi kebutuhan hidupnya atau mengirim uang ke kampungnya," tegasnya.

Hasbi khawatir, jika PPKM berkepanjangan maka akan menimbulkan riak-riak yang bukan tidak mungkin berujung kerusuhan akibat hajat hidup rakyat tidak terpenuhi.

"Jika kondisi ini berlangsung terus, bisa saja akan terjadi krisis seperti yang terjadi pada 1998, di mana masyarakat bergerak menuntut pemerintahnya," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya