Ilustrasi bendera putih/Net
KRISIS kesehatan masyarakat yang dipicu oleh serangan Covid-19 telah berdampak negatif berupa terjadinya krisis ekonomi parsial di Indonesia pada tahun 2020, yang ditunjukkan pada pertumbuhan ekonomi negatif selama dua triwulan berturut-turut.
Output yang diproduksi oleh perusahaan berubah semakin kecil, itu yang dijadikan indikasi terjadinya krisis ekonomi.
Ternyata bukan hanya pada tahun 2020, melainkan pada triwulan IV tahun 2020 dan triwulan I tahun 2021 juga terjadi krisis ekonomi parsial sektoral. Indikasi krisis ekonomi itu ditunjukkan dalam bentuk pengibaran bendera putih.
Pengibaran bendera putih sebagai tanda terjadi krisis ekonomi year on year sesungguhnya dapat dengan mudah dijumpai pada sisi produksi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor lainnya.
Persoalannya adalah modal usaha yang telah diinvestasikan selama bertahun-tahun belum tentu sudah kembali modal, sedangkan diversifikasi usaha atau balik kanan pindah ke sektor usaha yang berhasil mengibarkan bendera merah putih terjadi kekakuan transformasi sektor usaha.
Kekakuan itu menjadi kendala terbesar dan bersifat kronis. Gagal banting setir usaha, ketika menghadapi disrupsi kelokan tajam. Sektor usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dan relatif tahan terhadap guncangan krisis kesehatan, serta menjadi sektor usaha penyangga daya tahan pertumbuhan ekonomi itu sementara ini adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
Dari sisi konsumsi, pengibaran bendera putih terjadinya indikasi krisis ekonomi year on year, juga dijumpai pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pembentukan modal tetap bruto, dan impor barang dan jasa. Praktis yang masih mengibarkan bendera merah putih berupa pertumbuhan ekonomi yang positif dijumpai hanya pada pengeluaran konsumsi pemerintah.
Sungguh tidak mengherankan, apabila BUMN-BUMN mengalami masalah keuangan akibat krisis kesehatan masyarakat dan mismanajemen keuangan fatal sebelumnya, kemudian mengajukan Penyertaan Modal Negara melalui APBN.
Apa yang dipraktikkan oleh BUMN pengibar bendera putih, juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan swasta dan UMKM, serta ekonomi rumah tangga pra sejahtera dan sejahtera lapisan bawah yang berusaha masuk secara langsung dan tidak langsung bergantung pada besar dana Pemulihan Ekonomi Nasional melalui mekanisme APBN, maupun regulasi pemerintah. Industri mobil dan motor serta perumahan tercatat masuk melalui pembebasan pajak impor dan penurunan uang muka kredit otomotif dan perumahan.
Pengibaran bendera merah putih pengeluaran konsumsi pemerintah ternyata bergantung pada likuiditas APBN. Likuiditas ditentukan aliran pasokan pendanaan pembiayaan utang negara untuk menutupi defisit primer negatif dan defisit anggaran negatif.
Penulis adalah peneliti Indef dan pengajar Universitas Mercu Buana
