Berita

Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur/Net

Politik

Meluruskan Sejarah, Adhie Massardi: Gus Dur Bukan Dilengserkan Karena Dekrit, Tapi Murni Konflik Presiden Dan Wakil

JUMAT, 23 JULI 2021 | 00:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan bukan karena menerbitkan dekrit pada dinihari 23 Juli 2001. Ada atau tidak ada dekrit yang kontroversial itu, lawan-lawannya tetap akan menggulingkan Gus Dur.

Demikian disampaikan Jurubicara Gus Dur, Adhie Massardi, dalam talk show bertajuk “20 Tahun Pemakzulan Gus Dur, Siapa Sang Dalang?” yang disiarkan langsung di akun YouTube Refly Harun, Kamis malam (22/7). Talk show itu digelar untuk mengenang dua dekade peristiwa politik yang menentukan arah perjalanan reformasi Indonesia.

Sebelum Gus Dur menerbitkan dekrit, siang hari 22 Juli 2001, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri  yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan menggelar pertemuan bersama pimpinan partai politik lainnya di kediaman Megawati di Kebagusan, Jakarta Selatan. Usai pertemuan, Ketua MPR RI Amien Rais yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan dalam waktu dekat akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional.   


“Dekrit yang diterbitkan Gus Dur itu merupakan respons. Ini 100 persen pertarungan politik antara Presiden dan Wakil Presiden, memanfaatkan situasi kritis di Parlemen," kata Adhie dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Adhie menyampaikan bahwa di balik kejatuhan Gus Dur pada 23 Juli 2001, ada hikmah yang bisa dijadikan pelajaran penting bagi perjalanan bangsa Indonesia, yakni setiap masalah harus diselesaikan dalam waktu yang cepat.

“Persoalan krusial pemerintah ini kalau diselesaikan dengan cepat, akan cepat juga selesai (kontroversinya). Kemudian akan ada agenda baru, tanggung jawab baru oleh pemerintah baru,” terangnya.

“Waktu itu, setelah Gus Dur selesai, pemerintah diserahkan kepada Megawati, terserah rakyat nanti memilih apakah lebih baik atau lebih buruk,” katanya lagi.

Bagi Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini, sejarah yang telah berjalan 20 tahun itu penting untuk diluruskan. Pasalnya, ada beban psikologis antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bagaimana pun juga Gus Dur merupakan simbol Nahdlatul Ulama, dan Amien Rais merupakan simbol Muhammadiyah.

“Beban psikologis kalangan Nahdliyin dan Muhammadiyah ini harus selesai karena yang terjadi bukan perseteruan antara Pak Amien dan Gus Dur. Tapi karena situasi politik memang mengharuskan seperti itu,” pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya