Berita

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas/Net

Politik

TKA Dilarang Masuk Selama PPKM, MUI: Akhirnya Pemerintah Mau Dengar Suara Rakyat

KAMIS, 22 JULI 2021 | 12:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan Pemerintah melalui Permenkumham No. 27/ 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa PPKM Darurat mendapatkan respons positif dari sejumlah kalangan masyarakat.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, pun mengaku lega dengan adanya kebijakan tersebut.

"Akhirnya pemerintah mau juga mendengar suara rakyat yang memprotes  masuknya tenaga kerja asing terutama TKA dari China atau Tiongkok di saat-saat kita sedang melaksanakan PPKM,” ucap Anwar lewat keterangan tertulisnya, Kamis (22/7).


Dia menambahkan, banyak masyarakat yang protes terkait WNA yang leluasa masuk ke Indonesia lantaran saat Indonesia tengah dihantam pandemi Covid-19 dengan jumlah kematian yang sangat tinggi.

"Kita protes karena kita lihat mereka dengan mudah dan entengnya bisa masuk dan membanjiri Bandara Soekarno-Hatta dan bandara-bandara lain, serta dengan bebasnya mereka bergerak di dalam wilayah negara Republik Indonesia,” katanya.

Menurut Anwar Abbas, masuknya WNA China ke Indonesia tidak hanya terjadi pada saat PPKM Darurat. Tapi juga sudah terjadi saat pelaksanaan PSBB, di mana banyak masyarakat yang dilarang untuk mudik sementara TKA dari China bebas keluar masuk Indonesia.

"Hal ini tentu jelas-jelas sangat menyakitkan hati kita sebagai bangsa. Karena kita yang punya negeri ini dibatasi dan dilarang untuk beraktivitas di luar rumah dan mudik, tapi mereka yang orang asing tersebut diperbolehkan dan diberi hak-hak istimewa,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya